Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib DPRD Rampung Dibahas

Jumlahnya mencapai 228 pasal.

Humas DPRD Jabar
Ketua Pansus DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady di Kota Bandung, Senin (30/9/2024).
Red: Gilang Akbar Prambadi

REPUBLIKA.CO.ID, KOTA BANDUNG -- Pembahasan rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2024-2029 akhirnya diselesaikan tepat waktu oleh Panitia Khusus (Pansus) I.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady usai rapat pembahasan rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2024-2029, Kota Bandung, Senin (30/9/2024).
Daddy Rohanady menjelaskan, jumlah pasal dari rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2024-2029 ada 228, di dalamnya terdapat pasal muatan lokal.
“Alhamdulilah hari ini pembahasan rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib DPRD tahun 2024-2029 sudah selesai. Hari ini kita finalisasi,” kata Daddy Rohanady.
Dalam pembahasan terakhir ini tambah Daddy, Anggota Pansus I melakukan pencermatan dan beberapa usul sudah diakomodir dalam rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2024-2029.
Setelah selesai dibahas, rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2024-2029 ini akan ditindaklanjuti, dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Kami (Pansus I) akan lapor ke pimpinan DPRD Jawa Barat. Setelah itu pimpinan menganggap selesai. Meskipun secara substansinya akan diperiksa kembali oleh biro hukum. Lalu akan diserahkan ke Kemendagri untuk difasilitasi,” kata Daddy Rohanady.
Pansus I DPRD Jawa Barat berharap Kemendagri menyetujui usulan baru yang diajukan Panitia Khusus I. Rancangan peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2024-2029 ini tidak banyak yang berubah hanya pembaharuan saja. Seperti untuk kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) menjadi sosialisasi Perda.

Baca Juga


 

sumber : Web
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Polisi Ungkap Kematian Tragis Liam Payne: Alami Cedera Parah, tak Mungkin Bertahan Hidup

Prof Abdul Mu'ti Geser Nadiem, Pakar: Tak Cuma Ganti Nama tapi Ideologi

Mengapa Herindra Dipilih Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan?Ini Analisis Pengamat

Nadiem Makarim tak Lagi Jadi Menteri, Bagaimana Nasib Kurikulum Merdeka Belajar?

Ini Pernyataan Lengkap Asosiasi Sepak Bola Bahrain, Minta Laga Vs Indonesia Dipindah

Bagikan Foto Jenazah Liam Payne, Media TMZ Dikecam

Eropa Jengah UNIFIL Terus Diserang, Usulkan Boleh Serang Balik?

AS Kerahkan Jet Siluman B-2 Bombardir Houthi, Sinyal Peringatan ke Iran?

Menlu RI: Jika Bukan Israel Pasti Sanksi Internasional Sudah Mengantre

Prancis Makin Keras, Industri Israel Dilarang Tampil di Pameran Militer, Tel Aviv Berang