Kata Menlu Iran Soal Kepastian Militernya Bombardir Israel

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa negaranya 'pasti' akan merespons serangan terbaru Israel dengan cara yang terukur dan diperhitungkan dengan baik.

“Iran pasti akan merespons serangan Israel 26 Oktober lalu pada waktu dan cara yang tepat dan dengan cara yang terukur dan diperhitungkan dengan baik," kata Araghchi, dalam konferensi pers bersama dengan rekan sejawatnya dari Pakistan, Ishaq Dar, di Islamabad, Selasa.

Araghchi, yang tiba di ibu kota Pakistan pada Senin malam untuk kunjungan selama dua hari, menegaskan bahwa Iran mempertahankan hak yang melekat untuk merespons secara sah serangan Israel sesuai dengan piagam PBB.

Pada akhir bulan lalu, militer Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan militer Iran, menargetkan sekitar 20 lokasi selama beberapa jam di Ilam, Khuzestan, dan Teheran. Tel Aviv mengatakan serangan itu sebagai respons terhadap serangan dari Iran dan proksinya.

Araghchi menuduh rezim Zionis menyebarkan terorisme dari Gaza ke Lebanon, dan menambahkan komunitas internasional gagal menghentikan genosida Israel terhadap masyarakat Palestina.

Senada dengan Araghchi, Dar, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri Pakistan, menegaskan kembali seruan kedua negara untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Iran dan hukum internasional, Dar menegaskan solidaritas Pakistan dengan rakyat Iran.

Israel telah melanjutkan serangan dahsyat di Gaza sejak serangan lintas batas Hamas tahun lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Lebih dari 43.000 orang tewas yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 102.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Ketika konflik meluas ke Lebanon dengan Israel meluncurkan serangan mematikan di seluruh negeri, lebih dari 3.000 orang telah tewas dan hampir 13.500 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Lebanon.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas tindakannya di Gaza.

Palestina dan UNRWA

Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, pada Minggu (3/11) mendesak Parlemen Eropa menghadapi keputusan Israel yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di wilayah pendudukan Palestina.

Mustafa bertemu delegasi Parlemen Eropa di kantornya di Ramallah, wilayah pendudukan Tepi Barat, menurut pernyataan kantor perdana menteri.

Ia mendesak delegasi tersebut untuk "berhadapan dengan keputusan Israel yang melarang UNRWA beroperasi, yang secara politis bertujuan menghapus hak pengungsi Palestina untuk kembali dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina."

Pada 28 Oktober, sebanyak 92 dari 120 anggota Knesset (parlemen Israel), memberi suara mendukung larangan kegiatan UNRWA di wilayah pendudukan Palestina, sebuah langkah yang dikecam banyak negara Eropa dan Barat serta organisasi internasional. Israel menuduh beberapa karyawan UNRWA terlibat dalam serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, dengan dalih bahwa program pendidikan badan tersebut “mempromosikan terorisme dan kebencian.”

UNRWA, yang berkantor pusat di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka tetap netral, dan hanya berfokus pada dukungan untuk pengungsi.

Sejak serangan Hamas pada Oktober lalu, Israel terus melancarkan serangan dahsyat di Gaza, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 43.300 orang tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 102.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika