Indonesia-Malaysia Kompak Protes Kegagalan PBB Sahkan Resolusi Genjatan Senjata Gaza
Resolusi PBB genjatan senjata di Gaza diveto Amerika Serikat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Indonesia dan Malaysia menyatakan kekesalannya dan sangat kecewa setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mengesahkan resolusi yang bertujuan untuk memberlakukan gencatan senjata dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza.
“Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB pada 20 November 2024 mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza dan dilepaskannya seluruh sandera,” menurut pernyataan dari akun resmi Kemlu RI di X @Kemlu_RI, Kamis (21/11/2024).
Kemlu RI menilai kegagalan tersebut menghambat proses perdamaian dan semakin memperburuk penderitaan rakyat Palestina.
Indonesia pun mendorong komunitas internasional untuk melakukan semua langkah yang diperlukan agar gencatan senjata permanen di Gaza segera tercapai, serta penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina bisa segera dilakukan.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) melalui siaran pers yang dikeluarkan di Putrajaya, Kamis, menyoroti rancangan resolusi yang mendapat dukungan mayoritas anggota DK PBB namun digagalkan melalui penggunaan veto pada Rabu (20/11/2024).
Penggunaan hak veto itu dianggap mematahkan harapan masyarakat internasional untuk mengakhiri kejahatan genosida di Gaza serta melemahkan upaya yang sedang berlangsung untuk menemukan solusi bagi krisis tersebut.
Malaysia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri bencana kemanusiaan di Gaza.
DK juga diminta menjalankan peran utamanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam PBB, dan melindungi supremasi hukum internasional.
Pernyataan Wisma Putra itu menyebutkan bahwa Malaysia tetap menegakkan solidaritas bagi Palestina, dan menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk menemukan solusi damai dan abadi pada masalah Palestina.
Sementara itu saat sesi tanya jawab selama sidang parlemen di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dirinya membawa isu Gaza pada sidang APEC di Peru dan G20 di Brasil baru-baru ini.
Isu itu, ujarnya, ia sampaikan di hadapan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.
Anwar menggarisbawahi bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang lantang menyuarakan isu Palestina.
Reformasi PBB
Di sela-sela sidang G20 di Brasil, kata Anwar, ia juga melakukan pembicaraan dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva serta Presiden Republik Afrika Selatan secara terpisah guna merangkai strategi untuk memberikan pendekatan baru.
Dia mengatakan mereka bertiga keberatan dengan posisi PBB saat ini, dan mereka menuntut apa yang disebut dengan tata kelola tatanan dunia, yaitu reformasi PBB.
Organisasi dunia tersebut harus direformasi dan “kekuasaan” tidak hanya diberikan kepada negara-negara yang sudah ada, namun diperluas kepada perwakilan Amerika Latin, yakni Brasil, serta Afrika Selatan sebagai perwakilan Afrika, ujar Anwar.
Malaysia, katanya, mempertanyakan mengapa negara yang melanggar semua ketetapan PBB dibiarkan.
Negara yang melanggar sepatutnya disingkirkan sebagai anggota organisasi dunia itu, ujarnya menegaskan.
Ia mengatakan bahwa PBB adalah badan yang didirikan untuk mengakui negara-negara merdeka, yang artinya anti penjajahan
Sebelumnya pada Rabu (20/11/2024), AS kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza.
Rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Swiss itu mendapat 14 suara.
Resolusi itu juga menegaskan kembali tuntutan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, serta mendesak PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Resolusi tersebut menyoroti krisis kemanusiaan yang memburuk serta menuntut agar penduduk sipil di Gaza segera dibukakan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.
AS telah memveto tiga rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.
AS memveto resolusi pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024 serta menyatakan abstain dalam pemungutan suara pada rancangan resolusi lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika