Prabowo, Mayor Teddy, dan Presiden tanpa Ajudan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Erik Purnama Putra*

Sudah memasuki pekan ketujuh bagi Prabowo Subianto menjabat presiden ke-8 RI. Hingga kini, ia ke mana-mana bekerja tanpa didampingi ajudan. Padahal, sesuai aturan keprotokoleran negara, presiden harusnya mendapat fasilitas ajudan.

Ada empat ajudan yang melekat dengan presiden. Ajudan itu berasal dari TNI AD, AL, AU, dan satu dari Polri. Pun ajudan berpangkat kolonel. Dalam tugasnya, ajudan mendapatkan fasilitas asisten ajudan berpangkat mayor. Mereka bekerja di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sayangnya, Prabowo sepertinya punya pemikiran dan keputusan lain. Dia merasa lebih nyaman bekerja dengan orang-orang di sekelilingnya, yang bisa menjaga informasi sekecil apa pun agar tidak bocor di lingkungan Istana, apalagi ke publik.

Mereka ini adalah sekretaris pribadi (sespri) yang sudah dipercayainya bertahun-tahun. Sespri yang telah membantunya selama menjabat menteri pertahanan (menhan) periode 2019-2024. Anak-anak muda yang sudah teruji loyalitas dan kesetiaannya, karena pernah mengikuti diklat di Hambalang.

Alhasil, empat ajudan terpilih hasil seleksi Setmilpres yang disodorkan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Markas Besar Angkatan Udara (Mabesau), dan Mabes Polri, tidak jelas nasibnya. Terkatung-katung istilahnya. Padahal, mereka sudah terpilih melalui seleksi di Setmilpres.

Keempat ajudan itu adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto (Akmil 2001), Letkol Laut (P) Romi Habe Putra (AAL 2002), Kolonel Pnb Anton 'Sioux' Palaguna (AAU 2000), dan Kombes Ahrie Sonta Nasution (Akpol 2002). Pun foto mereka mengenakan seragam lengkap seorang sebagai ajudan dengan tali kur di lingkungan Istana Kepresidenan sudah beredar di media.

Sayangnya, hingga kini, mereka tidak pernah terlihat mendampingi Presiden Prabowo. Hal ini menandakan ada komunikasi yang terputus antara Prabowo dan pihak Istana. Mengapa? Sangat mungkin Prabowo tidak dilibatkan dalam proses pemilihan ajudan presiden. Sehingga, ajudan terpilih akhirnya untuk sementara atau bahkan selamanya harus balik ke satuan masing-masing.

Sementara itu, Prabowo dalam tugas kesehariannya di Istana Merdeka jelas sekali dibantu oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya didukung sejumlah asprinya, khususnya Rizky Irmansyah. Prabowo juga masih memiliki orang kepercayaan yang bertugas di Istana, yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ditambah Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, mereka adalah inner circle Prabowo di Istana. Kesamaan Tedy, Prasetyo, dan Sugiono adalah sama-sama lulusan SMA Taruna Nusantara. Prabowo memang sangat senang memberi kepercayaan lebih kepada anak-anak muda jebolan SMA di Magelang, Jawa Tengah tersebut.

Saat ini, orang-orang kepercayaan Prabowo juga sudah mulai masuk Istana. Kebetulan, mereka sebelumnya berdinas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Mereka adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo yang menggantikan tugas Heru Budi Hartono. Posisi yang selama ini dipegang aparatur sipil negara (ASN) karier tersebut diserahkan kepada perwira tinggi TNI AD.

Mayjen Ariyo bukan orang baru bagi Prabowo. Dia pernah menjabat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Karoum Setjen) Kemenhan. Ariyo yang berpangkat brigjen pernah ditunjuk Menhan Prabowo menjadi ketua panitia acara Parade Senja dan Gala Dinner HUT ke-78 TNI Tahun 2023 di Kemenhan. Acara yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berlangsung lancar dan sukses.

Rekam jejak itulah yang salah satunya membuat Ariyo ditarik Prabowo untuk membantunya menjalankan tugas administrasi kepresidenan. Abiturien Akademi Militer (Akmil) 1996 ini sudah resmi dilantik oleh Mensesneg Prasetyo di kantor Kemensetneg pada Jumat (29/11/2024).

Kemudian, Prabowo juga mengajak Mayjen Kosasih untuk menduduki jabatan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres). Kosasih yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan ikut diboyong Prabowo dari Jalan Medan Merdeka Barat untuk pindah tugas ke Jalan Medan Merdeka Utara. Kini, setidaknya, beberapa posisi kunci di lingkaran RI 1 merupakan orang kepercayaan Prabowo.

Apakah itu cukup? Belum. Prabowo sepertinya masih mencari jenderal loyal yang bakal mengawalnya 24 jam. Hal itu ditandai dengan posisi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspmpres) yang sekarang masih kosong. Posisi itu masih diemban Mayjen Achiruddin, yang merupakan Danpaspampres era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menjelang masa jabatan Jokowi sebagai presiden berakhir, ia sudah dimutasi menjadi Pangdam VI/Mulawarman menggantikan Mayjen Tri Budi Utomo. Kala Mayjen Tri sudah resmi promosi menjabat Sekjen Kemenhan, proses serah terima jabatan (sertijab) dengan Mayjen Achiruddin sebagai Pangdam Mulawarman hingga kini belum berlangsung.

Di sisi lain, karena belum ada sertijab maka otomatis Mayjen Achiruddin masih merangkap menjabat Danpaspampres. Padahal, pengumuman mutasi sudah sebulan berlalu. Namun, Mabes TNI yang tentu saja harus menunggu instruksi Prabowo belum mengumumkan siapa Danpaspampres baru.

Pun dengan posisi Komandan Grup A Paspampres saat ini masih dirangkap oleh Kolonel Inf Wimoko. Berbarengan dengan Mayjen Achiruddin, Kolonel Wimoko sudah dipromosikan menjabat Komadan Korem 102/Panju Panjung. Hanya saja, keduanya sama-sama belum melakukan sertijab kepada penerusnya, karena belum ada pengganti definitif.

Alhasil, Danpaspampres dan Komandan Grup A Paspampres 'terpaksa' masih harus berdinas di Istana. Uniknya, ketika Prabowo melakukan lawatan ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab, Achiruddin dan Wimoko tidak terlihat dalam rombongan Paspampres.

Di berbagai kesempatan dalam kunjungan keluar negeri, Kapten (Inf) Dali Darulqutni dari Detasemen Pengawal Pribadi Presiden adalah orang yang paling dekat menjaga Prabowo. Terlihat memang Prabowo membawa rombongan lebih kecil kala melakukan lawatan ke berbagai negara.

Dari fakta ini, dapat disimpulkan Prabowo masih belum menemukan orang yang pas untuk mengawalnya. Prabowo terkesan kesulitan menemukan sosok Danpaspampres dan Komandan Grup A Paspampres yang bertugas melekat dengan presiden. Prabowo juga sepertinya belum menemukan kandidat yang memenuhi kualifikasi yang diinginkannya.

Tugas berat Teddy...

Sudah menjadi rahasia umum jika Mayor Teddy memegang peranan penting dalam pemerintahan Prabowo. Posisi seskab pada era pemerintahan Prabowo menjadi lebih powerful karena memegang peranan besar jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya.

Selain menjadi orang kepercayaan Prabowo dalam menjalin kontak dengan para menteri, Teddy juga menjadi penghubung Prabowo ketika berkomunikasi dengan pemimpin negara luar. Sepertinya semua komunikasi formal yang dilakukan presiden ke-8 RI melalui jalur Seskab Teddy.

Sejumlah calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil Prabowo ke Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, mengaku diminta datang setelah dihubungi Mayor Teddy. kala itu, ia masih menjadi ajudan Menhan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pun sejumlah calon menteri menjelang pengumuman ketika ditemui penulis di Istana Kepresidenan pada 20 Oktober 2024 malam hari, mereka mengaku komunikasinya bukan dengan Prabowo secara langsung, melainkan via Teddy.

Contoh sempurna komunikasi Prabowo melalui Teddy adalah ketika ia berbicara dengan Presiden Terpilih AS Donald Trump, baru-baru ini. Prabowo menggunakan ponsel berlogo 'Ranger' yang disinyalir milik Teddy. Ranger adalah salah satu pasukan elite Angkatan Darat AS atau US Army.

Teddy pernah menempuh pendidikan Ranger di Fort Benning, sebelum menjadi ajudan Menhan Prabowo. Ponsel yang sama digunakan Prabowo ketika menerima ucapan selamat dari sejumlah kepala negara saat sudah menyandang presiden terpilih ketika dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Dari sini, dapat disimpulkan Prabowo memang lebih nyaman dan percaya bekerja dengan Teddy. Meski posisi resminya sebagai seskab, namun abiturien Akmil 2011 juga mengerjakan tugas-tugas ajudan presiden. Terbukti memang, semua tugas itu sudah dijalankan dengan baik oleh Teddy ketika Prabowo menjabat menhan.

Cuma masalahnya, tugas presiden lebih kompleks dan urusannya lebih luas sehingga beban Teddy menjadi lebih berat tentunya. Insiden Prabowo batal bertemu Trump ketika sedang di AS bisa menjadi contoh nyata. Prabowo yang secara terbuka ingin bertemu Trump usai menggelar pertemuan empat mata dengan Presiden Joe Biden, urung terwujud.

Masalah ini memang kurang mendapat sorotan media di Tanah Air. Namun, The Economist mengulasnya dalam pemberitaan pada pekan lalu. Sepertinya, masalah koordinasi dan komunikasi di lingkaran Istana dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang menjadi pangkalnya, hingga jadwal bertemu Trump tidak terealisasi.

Penulis juga mendapatkan informasi tentang adanya problem kala Prabowo menghadiri KTT G20 di Rio De Janeiro akibat komunikasi diplomatik yang tak lancar. Alhasil, ada agenda Prabowo yang dibatalkan. Termasuk ketika Prabowo tidak menghadiri salah satu sesi foto bersama kepala negara anggota G20 dan undangan, juga layak dipertanyakan, mengapa hal itu sampai terjadi.

Hanya saja, ketika Prabowo tak ikut sesi foto bersama, diikuti absennya Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau, dan PM Italia Giorgia Meloni. Sehingga, ketidakhadiran Prabowo tidak terlalu mendapat sorotan, khususnya oleh media-media Barat dan tuan rumah.

Jauh sebelum itu, problem paling awal yang dihadapi Prabowo sebenarnya sudah muncul pada hari kedua bertugas di Istana. Pada 21 Oktober 2024, seusai melantik 55 wakil menteri (wamen), Prabowo tidak menghadiri sesi foto bersama di depan Istana Negara. Pelantikan wamen saat itu berbarengan dengan pelantikan seskab. Mengapa hal seperti itu sampai terjadi?

Padahal, pada pagi harinya, Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama para menteri. Usai pelantikan wamen, Prabowo tidak lagi keluar dari Istana. Sangat janggal jika sebuah presiden tidak foto bareng dengan para wamen. Sepertinya memang ada masalah administrasi yang belum tertangani dengan baik di Istana pada awal-awal Prabowo menjabat presiden.

Melihat berbagai fakta itu, seyogianya Prabowo bisa mendelegasikan sejumlah tugas kepada ASN karier yang memang sudah bertugas di Istana sejak lama. Memang Prabowo tidak segampang itu memberi tugas dan kepercayaan kepada para pegawai di Istana. Namun jika hal itu dilakukan, setidaknya beban kerja yang diurus orang-orang di lingkarannya bisa terdistribusi dengan baik.

Pun ketika Prabowo membuat kesepakatan dengan negara lain, sebaiknya Prabowo bisa melibatkan pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Setidaknya mau mendengar berbagai masukan dari Kemenlu supaya tidak menimbulkan kontroversi, seperti kala meneken MoU dengan China.

Karena jika semua urusan hanya dikerjakan sendiri oleh lingkaran kecil orang-orang kepercayaan Prabowo tanpa melibatkan kementerian teknis maka pasti memunculkan masalah diplomasi di kemudian hari. Sekarang, dengan masuknya orang-orang kepercayaan Prabowo dari Kemenhan ke Istana, diharapkan beban seskab yang mengurusi segala pekerjaan presiden bisa berkurang.

Dengan begitu, kinerja Prabowo dalam mengurus pemerintahan bisa lebih baik. Semoga sukses jenderal dalam menahkodai NKRI!

*Wartawan Republika dan penulis sejumlah buku

Ikuti Whatsapp Channel Republika