Tokoh Tangerang Harap Pagar Laut tak Bikin PSN Dibatalkan
Isu pagar laut kemudian berkembang menjadi penghentian proyek PSN dan PIK 2.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh agama Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Fahmi Ardi berharap, kontroversi pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km), tidak mengganggu rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan pesisir utara Tangerang, Banten. Warga setempat ingin PSN dijalankan agar kehidupan ekonomi mereka meningkat.
Fahmi mengatakan, warga setempat berharap PSN bisa membawa kemajuan bagi wilayah Tangerang. Dia mencontohkan, Serpong dahulu merupakan wilayah tertinggal. Tapi dengan adanya investor dan pembangunan, menurut Fahmi, Serpong kini menjadi wilayah perumahan dan perkantoran yang maju.
"Padahal wilayah kita berdekatan dengan bandara internasional maupun memiliki laut," jelas Fahmi kepada awak media di Jakarta, Senin (27/1/2025).
Jika PSN maupun pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dihentikan, Fahmi yakin, juga bakal muncul reaksi dari warga sekitar. Penyebabnya, PIK 2 sudah memberikan manfaat, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja maupun bantuan lain yang bermandaat bagi masyarakat.
"Setiap pagi ribuan orang mulai dari Tanjung Pasir masuk ke PIK. Ribuan orang menggantungkan hidupnya di PIK. Mereka berasal dari Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, dan lainnya," kata Fahmi.
Fahmi mempertanyakan klaim pihak luar yang mengklaim memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir utara Tangerang. Dia meminta warga yang tidak tinggal di pesisir Tangerang untuk tidak seolah-oleh membela dengan mengatasnamakan mereka.
Terlebih, kata dia, isu pagar laut kemudian berkembang menjadi penghentian proyek PSN maupun PIK 2. Menurut Fahmi, hal itu menjadi tidak fair. "PSN maupun PIK 2 sudah sangat ditunggu warga pantura khususnya. Kita sudah lama ingin wilayah kita bisa berkembang," kata Fahmi.
Warga Teluk Naga lainnya, Saepudin menilai, isu tentang pagar laut maupun penghentian proyek PSN dan PIK 2 meresahkan warga sekitar. Hal itu karena banyak warga yang memiliki harapan atas keduanya. "Kalau PSN dihentikan, apakah pemerintah tidak kasihan dengan warga kami yang bekerja di PIK," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika