Gawat, WHO Sebut Kondisi Infrastruktur dan Kebutuhan Layanan Kesehatan di Gaza Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan kebutuhan kesehatan di Gaza sangat besar. Hal tersebut berdasarkan meluasnya kerusakan sistem kesehatan di Jalur tersebut.

Ia mencontohkan, dari 38 rumah sakit, hanya 18 yang beroperasi sebagian, sedangkan dari 142 pusat layanan kesehatan primer dan 11 rumah sakit lapangan, 57 masih beroperasi.

Peringatan AS terhadap beberapa produk coklat: Produk-produk tersebut mengandung bahan-bahan yang dapat menyebabkan kematian

Dr. Rick Peeperkorn, perwakilan organisasi di wilayah Palestina yang diduduki, mengatakan dalam konferensi pers dengan wartawan di Jenewa bahwa masuknya pengungsi ke Gaza utara sejak 27 Januari telah menyebabkan peningkatan kebutuhan kesehatan mengingat penyeberangan tersebut. lebih dari 423.000 orang di utara, menjelaskan bahwa Saat ini hanya ada 10 rumah sakit yang berfungsi sebagian di Kota Gaza dan satu di Gaza utara.

Ia menambahkan bahwa organisasi tersebut telah menerima 62 truk pasokan sejak gencatan senjata di Gaza dan mengharapkan kedatangan 22 truk lagi selama dua hari ke depan, sementara organisasi tersebut telah mengirimkan pasokan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sekitar 1,6 juta orang dari stok di dalam Gaza. .

Peeperkorn menekankan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sepanjang waktu untuk memperluas layanan kesehatan di utara, mencatat bahwa rencana sedang dilakukan untuk memperluas Rumah Sakit Al-Shifa dengan 200 tempat tidur, selain melakukan penilaian Rumah Sakit Indonesia untuk renovasinya, sementara Diskusi terus berlanjut untuk membangun fasilitas kesehatan siap pakai di Kota Gaza.

9 Negara Dukung Gaza

Sembilan negara mengumumkan pembentukan "Kelompok Den Haag" pada Jumat (31/1) untuk membela hak-hak Palestina.

Perwakilan dari Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Bolivia, Chili, Senegal, Honduras dan Belize berkumpul di Den Haag dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Progressive International, sebuah organisasi politik internasional, untuk mengoordinasikan langkah-langkah hukum, diplomatik, dan ekonomi terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Setelah diskusi tersebut, sembilan negara mengumumkan pembentukan Kelompok Den Haag yang menurut mereka "terbentuk karena kebutuhan."

Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka berduka atas hilangnya nyawa, mata pencaharian, komunitas, dan warisan budaya akibat tindakan genosida Israel di Jalur Gaza dan sisa Wilayah Palestina yang Diduduki terhadap rakyat Palestina.

Mereka mencatat bahwa mereka menolak untuk "tetap pasif" dalam menghadapi kejahatan internasional tersebut.

Kelompok itu mengatakan bahwa mereka "bertekad untuk menegakkan kewajiban kami untuk mengakhiri pendudukan Israel atas Negara Palestina dan mendukung terwujudnya hak yang tidak dapat dicabut dari Rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak atas Negara Palestina yang merdeka."

Sebuah pernyataan menyatakan niat kelompok tersebut untuk mendukung permintaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan, dalam kasus negara-negara pihak, mematuhi kewajiban kami berdasarkan Statuta Roma, berkenaan dengan surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel dan menerapkan tindakan sementara ICJ.

Mereka juga ingin mencegah penyediaan atau pemindahan senjata, amunisi, dan peralatan terkait ke Israel, dalam semua kasus yang memiliki risiko yang jelas bahwa senjata dan barang-barang terkait dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran hukum kemanusiaan, hukum HAM internasional atau larangan genosida.

Pernyataan tersebut menyatakan niat kelompok itu untuk mencegah kapal berlabuh di pelabuhan mana pun, jika berlaku, dalam yurisdiksi teritorial mereka, dalam semua kasus yang berisiko jelas bahwa kapal tersebut digunakan untuk membawa bahan bakar dan persenjataan militer ke Israel.

"Kami akan mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk mengakhiri pendudukan Israel atas Negara Palestina dan menyingkirkan hambatan terhadap perwujudan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak atas Negara Palestina yang merdeka," tambah pernyataan itu.

Sebelumnya pada Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan tuntutan hukum terhadap Israel, dengan mengeklaim pelanggaran Konvensi Genosida terkait warga Palestina di Gaza.

Beberapa negara sejak itu telah bergabung dalam kasus tersebut, termasuk Nikaragua, Kolombia, Kuba, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol dan Turki.

Perang genosida Israel telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 111 ribu orang sejak 7 Oktober 2023.

Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 11 ribu orang hilang, dengan kerusakan yang meluas dan krisis kemanusiaan yang telah merenggut nyawa banyak orang tua dan anak-anak dalam salah satu bencana kemanusiaan global terburuk yang pernah ada.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024 untuk pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika