Lawan Larangan Study Tour oleh Dedi Mulyadi, PHRI: Apa Mau Jabar Kehilangan PAD?

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mempertanyakan kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi. Kebijakan ini justru dinilai dapat berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) wilayah itu sendiri.

Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, pihaknya dan travel agent merasa resah dengan kebijakan ini. Sebab, kebijakan itu bisa berdampak ke DIY sebagai salah satu wilayah yang menjadi tujuan bagi banyak sekolah untuk melakukan study tour.

Tidak hanya DIY yang terdampak, namun Jawa Barat juga bisa berdampak lebih besar terhadap kebijakan yang dianggap aneh tersebut. Justru, katanya, dengan larangan study tour ini akan berdampak pada pendapatan di Jawa Barat itu sendiri.

“Jawa Barat juga menjadi daerah tujuan study tour (dari) daerah lain juga loh,” kata Deddy kepada Republika, Senin (17/2/2025) malam.

“DIY memang ada Jabar yang study tour, tapi masih ada beberapa daerah lain yang lebih banyak ke DIY,” ungkap Deddy menambahkan.

Menurut Deddy, dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, hal tersebut sudah mengurangi pemasukan daerah. Dengan adanya kebijakan itu, dinilai akan memperparah dan mengakibatkan kondisi ekonomi daerah semakin terdampak.

“Apakah mau mereka juga akan kehilangan PAD-nya (pendapatan asli daerah) selain juga kena Inpres Nomor 1/2025? (Bagaimana) bila daerah lain juga mengeluarkan kebijakan (larangan study tour) seperti itu untuk ke Jabar. Kebijakan nyeleneh ini harusnya pelaku pariwisata Jabar yang teriak-teriak,” ujar dia.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merespons pro dan kontra khususnya dari PHRI terkait kebijakannya yang melarang kegiatan study tour di sekolah. Ia mengaku heran mengapa PHRI yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

"Ada pro dan kontra terhadap apa yang saya sampaikan termasuk larangan study tour bagi siswa-siswa di sekolah di provinsi Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah dari kawan kawan PHRI, pertanyaan saya kenapa jadi keberatan ya. Kan yang saya larang study tour," ujar Dedi sambil tertawa seperti dikutip dari laman Instagramnya, Senin (17/2/2025).

Dengan adanya keberatan dari PHRI, ia menilai hal itu menegaskan bahwa selama ini kegiatan study tour merupakan piknik. Dedi meminta agar kegiatan piknik tidak membawa embel-embel study tour.

"Berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan study tour sesungguhnya bukan study tour sesungguhnya ya piknik. Kalau piknik, piknik saja nggak usah pakai bahasa yang akademik tetapi di dalamnya mengajarkan kebodohan dan kebohongan," kata dia.

Dedi mempersilahkan bagi sekolah atau orang tua siswa yang menginginkan kegiatan piknik. Akan tetapi, tidak boleh menjadi kebijakan sekolah. "Jadi kalau piknik, piknik aja. Ibu-ibu mau piknik, piknik aja tetapi jangan jadi study tour dan jadi kebijakan sekolah," kata dia.

Dedi mengaku setelah dilantik akan segera menetapkan larangan study tour menjadi keputusan. Ia menegaskan tidak ingin terdapat lembaga yang mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang. "Saya ingin tidak boleh ada satu lembaga memiliki kebahagiaan dari hasil pendapatannya tetapi orang lain mengalami penderitaan. Pinjam sana pinjam sini demi piknik anak-anaknya yang bertuliskan study tour," kata dia.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga melarang sekolah melakukan jual beli buku lembar kerja siswa (LKS). Ia pun meminta Dinas Pendidikan Jabar tidak membebani guru untuk mengurus laporan administratif ke depan.

"Tidak ada lagi pikinik sekolah, saya nggak mau. Piknik mah di rumah masing-masing, terus yang berikutnya suka ada tuduhan jual LKS segala macam yang itu dihindari nggak usah," ujar Dedi seperti dikutip di media sosialnya saat bertemu dengan jajaran Pemprov Jabar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika