Dedi Mulyadi Larang Pelajar Jabar Study Tour, PHRI DIY Merespons Keras

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melarang adanya study tour bagi pelajar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY pun merespons kebijakan tersebut mengingat DIY turut menjadi salah satu daerah tujuan bagi pelajar yang melaksanakan kegiatan study tour.

Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menganggap kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi itu sebagai kebijakan yang aneh. Sebab, kebijakan tersebut bisa berdampak kepada pelaku hotel dan resto, termasuk pelaku usaha pariwisata.

“Kebijakan nyeleneh dari petinggi Jabar ini bikin resah kami PHRI dan pelaku travel agent,” kata Deddy kepada Republika, Senin (17/2/2025) malam.

Deddy justru mempertanyakan apa yang salah dari pelaksanaan study tour bagi pelajar. Bahkan, Deddy menekankan jika ada yang salah dalam mekanisme syarat study tour, justru bisa diperbaiki.

“Contoh transportasinya (misalnya yang bermasalah), yang dibetulkan itu kan (seharusnya), bukan melarang study tour-nya,” ungkap Deddy.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merespons pro dan kontra, khususnya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait kebijakannya yang melarang kegiatan study tour di sekolah. Ia mengaku heran mengapa PHRI yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

"Ada pro dan kontra terhadap apa yang saya sampaikan termasuk larangan study tour bagi siswa-siswa di sekolah di Provinsi Jawa Barat. Salah satu yang keberatan adalah dari kawan kawan PHRI, pertanyaan saya kenapa jadi keberatan ya. Kan yang saya larang study tour," ujar Dedi sambil tertawa seperti dikutip dari laman Instagramnya, Senin (17/2/2025).

Dengan adanya keberatan dari PHRI, ia menilai hal itu menegaskan bahwa selama ini kegiatan study tour merupakan piknik. Dedi meminta agar kegiatan piknik tidak membawa embel-embel study tour.

"Berarti selama ini teman-teman sekolah menetapkan kegiatan study tour sesungguhnya bukan study tour sesungguhnya ya piknik. Kalau piknik, piknik saja nggak usah pakai bahasa yang akademik tetapi di dalamnya mengajarkan kebodohan dan kebohongan," kata dia.

Dedi mempersilahkan bagi sekolah atau orang tua siswa yang menginginkan kegiatan piknik. Akan tetapi, tidak boleh menjadi kebijakan sekolah.

"Jadi kalau piknik, piknik aja. Ibu-ibu mau piknik, piknik aja tetapi jangan jadi study tour dan jadi kebijakan sekolah," kata dia.

Dedi mengaku setelah dilantik akan segera menetapkan larangan study tour menjadi keputusan. Ia menegaskan tidak ingin terdapat lembaga yang mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang.

"Saya ingin tidak boleh ada satu lembaga memiliki kebahagiaan dari hasil pendapatannya tetapi orang lain mengalami penderitaan. Pinjam sana pinjam sini demi piknik anak anaknya yang bertuliskan study tour," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika