REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan modus mendompleng kartu keluarga (KK) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020, selain penggunaan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu.
Modus tersebut ditemukan Ganjar saat sidak proses PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Rabu (24/6). Dalam sidak itu diketahui adanya kasus orang Bali yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Semarang.
Ganjar mengungkapkan, untuk mengakali sistem, orang tua calon siswa menitipkan nama anaknya kepada seseorang yang dekat dengan SMAN 3 Semarang. Yang bersangkutan berani cabut berkas anaknya dan memasukkan nama anaknya itu ke KK orang di Semarang tersebut, meskipun sebenarnya si anak sedang sekolah dan bersama orang tuanya di Bali.
Mengetahui hal itu, Ganjar pun langsung menelepon orang tua siswa itu dan dari percakapan tersebut, orang tua siswa membenarkan anaknya mendompleng KK di Semarang. "Ibu saya tanya, anaknya sekarang tinggal di mana? Ini kok KK-nya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019," kata Ganjar.
Dari ujung telepon itu, Ganjar mendengar si anak saat ini masih tinggal bersama orang tuanya di Denpasar dan mengakui surat keterangan itu tidak benar. Berdasarkan keterangan panitia PPDB, Ganjar mendapat laporan modus dompleng KK itu banyak dilakukan dan ia menerima ada banyak aduan dari masyarakat.
"Setelah kita cek, ada cara menyiasati hal ini. Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh, nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang menyiasati seperti ini," ujarnya.
Kalau sistem PPDB tidak diubah, Ganjar yakin modus ini akan terjadi pada proses PPDB tahun-tahun yang akan datang. Nantinya kalau syarat tinggal hanya setahun, maka satu tahun sebelum pendaftaran akan banyak orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekitar sekolah-sekolah yang akan dituju.
"Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti di sekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan KK dengan numpang atau dompleng pada beberapa orang. Ini kan tidak baik, makanya perlu kita evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika