REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Google dan Apple menghapus dan atau tidak mencantumkan Palestina dalam penamaan negara di peta daring yang mereka buat. Justru yang ditampilkan adalah nama Israel, bahkan di kawasan-kawasan yang diakui PBB dan organisasi-organisasi internasional yang lain. Tentu saja keputusan Google dan Apple menuai polemik baru dalam kasus pendudukan atau aneksasi Israel.
"Kelakuan Google dan Apple dua raksasa dunia rujukan informasi daring ini, bisa jadi merupakan langkah terselubung Israel, beriringan dengan langkah-langkah brutal dan teror Israel yang terus melanjutkan pembangunan dan aneksasi dikawasan Tepi barat dan kawasan lain yang masih dibawah otoritas Palestina. Sekalipun dunia internasional mengecam dan menolaknya," ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam pesan singkatnya, Selasa (21/7).
Maka, kata HNW, sangat wajar bila otoritas Palestina menolak kejahatan Google dan Apple tersebut. Jadi wajar bila merela mengadukannya ke Mahkamah Internasional maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Padahal Palestina diakui eksistensinya dalam sidang umum PBB, dengan nama dan simbol negaranya.
Sebanyak, 135 negara anggota SU PBB memutuskan status Palestina sebagai anggota pengamat di SU PBB. Demikian juga, menurut HNW, OKI, UNESCO, Mahkamah Internasional dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Karenanya, seharusnya Pemerintah Indonesia yang tidak mengakui penjajahan Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina. Penting juga, lanjut HNW, segera membantu Palestina untuk mengkoreksi blundernya Google dan Apple dengan mengembalikan peta daring yang benar.