REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa sovereign wealth fund (SWF) yang sedang dibentuk pemerintah Indonesia sepenuhnya berbeda dengan 1MDB (1 Malaysia Development Berhad), perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah negeri jiran. Pernyataan ini disampaikan Erick saat menjawab pertanyaan para CEO dalam World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia, Rabu (25/11) malam.
Erick menyebutkan, dalam forum ekonomi dunia tersebut ada banyak pertanyaan yang disampaikan para CEO perusahaan dari 20 negara tentang iklim investasi di Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut, Erick menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat solid dalam penegakan hukum. Indonesia juga telah memangkas birokrasi dan regulasi demi mempermudah investasi.
"Apalagi saat ini kita sedang membuat sovereign wealth fund, yang tidak mau juga disamakan dengan 1MDB yang kasus-kasus ini sudah terjadi. Kami memastikan dalam pengelolaan SWF ini secara transparan dan akuntabel. Dan kita lakukan SWF ini untuk percepatan proyek strategis pemerintah," kata Erick dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Jokowi dalam acara WEF, Rabu (25/11) malam.
SWF memang sedang disiapkan pemerintah untuk menambah opsi pendanaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). SWF nantinya akan berwujud sebagai lembaga yang mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara secara langsung atau tidak langsung.
Sementara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan mengartikan SWF sebagai kendaraan finansial yang dimiliki negara, yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam. Fungsinya sebagai stabilisasi ekonomi, terutama untuk meningkatkan investasi dan tabungan masyarakat.
Sementara itu, dikutip dari arsip berita Republika, 1MDB di Malaysia didirikan untuk mendorong inisiatif strategis bagi pembangunan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjalin kemitraan global. Perusahaan ini juga berfungsi mempromosikan investasi asing secara langsung.
Pada 2015, sejumlah media massa, satu di antaranya adalah Wall Street Journal, menyebut 1MDB telah digunakan untuk menyedot dana negara ke rekening pribadi Najib Razak yang kala itu masih menjabat sebagai perdana menteri. Kabar ini pun cukup menggemparkan Malaysia. Otoritas berwenang dari setidaknya enam negara, termasuk Amerika Serikat, kemudian turut menyelidiki skandal multimiliar dolar tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika