REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi rencana mengganti PNS dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat birokrasi. Dia menilai, wacana ini muncul salah satunya sebagai sindiran terhadap kinerja PNS agar bekerja lebih moncer.
Zulfikar memprediksi, sebagian pekerjaan PNS bisa diambilalih oleh robot di kemudian hari seiring perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kemajuan zaman menuntut PNS bekerja lebih cekatan.
"Ini merupakan teguran halus bagi ASN untuk bekerja dengan lebih baik lagi, dari segi efektifitas, efesiensi, responsif, dan akseleratif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena bila tidak, bukan tidak mungkin di masa depan akan semakin banyak posisi ASN yang bisa digantikan robotik sesuai dengan kemajuan teknologi," kata Zulfikar kepada Republika, Selasa (30/11).
Zulfikar memandang, wacana PNS diganti robot sebenarnya akan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Wacana ini pun menunjukan bangsa Indonesia siap untuk menyambut era digital.
"Karena birokrasi menjadi lebih murah dan efesien sehingga bisa menjadi faktor akselerasi bagi pembangunan nasional," ujar Zulfikar.
Hanya saja, Zulfikar menyinggung, tak semua pekerjaan PNS bisa digantikan oleh robot. "Negatifnya, ada beberapa hal dalam pelayanan yang masih membutuhkan manusia dalam menjalankannya, jadi tidak semua hal bisa di otomatisasi melalui kecerdasan buatan dan robotik," lanjut Zulfikar.
Walau demikian, Zulfikar mendukung, wacana pergantian PNS dengan robot karena merupakan terobosan dan langkah antisipatif Presiden Jokowi menyambut era revolusi Industri 4.0. Dia menduga, di masa depan nanti hampir seluruh aktivitas manusia bersentuhan dengan kecerdasan buatan.
"Saya kira keberanian Presiden melontarkan isu ini menandakan pandangannya sangat visioner dalam wacana ini," ucap Zulfikar.
Selain itu, Zulfikar mengingatkan Pemerintah tak sembarangan menerapkan wacana itu tanpa kajian dan persiapan cermat. Dia menganjurkan, Pemerintah melengkapi ekosistem digital sebelum penerapan robot dalam tugas PNS.
"Pemerintah tinggal menyiapkan ekosistem digitalnya saja, mulai dari ahli IT, sistem operasional dan aplikasinya, keamanan data, server penyimpanan datanya, jaringan internetnya, serta sosialisasi bagi masyarakat terkait cara penggunaannya," tutur politikus dari partai Golkar itu.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali mengatakan bahwa PNS Eselon III dan IV akan diganti dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk mempercepat birokrasi. Rencana mengganti PNS dengan robot pertama kali disampaikan Jokowi pada November 2019.
Upaya transformasi digital birokrasi ini bisa terlihat dari jumlah PNS yang terus menurun. Mengutip buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS aktif tahun ini sebanyak 4.081.824 orang. Turun drastis jika dibandingkan tahun 2015 silam, yakni 4.593.604 orang.
Penurunan itu terjadi karena jumlah rekrutmen PNS lebih kecil dibanding jumlah abdi negara yang pensiun setiap tahunnya. Adapun posisi atau jabatan yang kosong digantikan dengan penggunaan teknologi informasi (TI) dan digitalisasi pelayanan publik.
