REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendatangi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) hari ini. Puan mengatakan kedatangannya ke Kaltim untuk memastikan persiapan pembangunan proyek IKN Nusantara.
"UU IKN sudah disahkan oleh DPR, maka saya mendatangi lokasi IKN Nusantara untuk menegaskan bahwasanya DPR mengawal pelaksanaan proyek ini sejak awal," kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/2/2022).
Puan ingin memastikan seberapa siap pembangunan IKN Nusantara. Dirinya mengatakan perlu meninjau lokasi IKN agar bisa mengecek langsung kondisi calon ibu kota negara baru. "DPR RI perlu turun sendiri melihat persiapan pembangunan IKN secara langsung. Ini juga sekaligus sebagai bagian upaya kami dalam mengemban amanat rakyat," ujarnya.
Dari Balikpapan, Puan beserta rombongan akan langsung menuju lokasi Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara yang dibangun untuk pemenuhan air baku IKN Nusantara. Kemudian rombongan direncanakan mendatangi lokasi Menara Pandang dan tempat Istana Negara akan dibangun.
Puan juga akan meninjau titik nol yang akan menjadi lokasi kantor-kantor lembaga tinggi negara, termasuk DPR RI. "Saya berharap proses pembangunan dapat akan berjalan lancar sesuai rencana," tuturnya.
Puan mengimbau kepada pemerintah untuk dapat bekerja sebaik-baiknya, termasuk memastikan pembangunan IKN tetap memperhatikan masyarakat adat setempat. Ia berharap IKN Nusantara sebagai wajah kemajuan Indonesia juga harus tampil menawan.
Mantan Menko PMK tersebut akan didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dirinya mengajak sejumlah anggota alat kelengkapan dewan (AKD) terkait dalam peninjauan proyek IKN Nusantara kali ini. Dalam kesempatan ini, turut mendampingi Puan yaitu Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Ketua Komisi V DPR Lasarus, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
"Kami bersama-sama datang untuk melihat perkembangan proyek IKN Nusantara sebagai salah satu bentuk pengawasan. Dengan melihat langsung lokasi calon ibu kota negara, kami bisa memberikan catatan-catatan kepada pemerintah," ungkap Puan.
