Hati-hati Tentukan Capres
Berkaca pada hasil Pemilu 2019, partai-partai, utamanya PAN dan PKS, harus berhati-hati dalam menentukan calon presiden. Pileg dan Pilpres 2024 akan berlangsung serentak sebagaimana Pileg dan Pilpres 2019, tentu iklim politik dan suasana batin masyarakat berbeda dengan ketika Pileg dan Pilpres masih berlangsung secara terpisah.
Saat Pileg dan Pilpres masih berlangsung terpisah, penentuan atau dukungan pada calon presiden dilakukan selepas berlangsungnya Pileg. Sehingga secara politik tak akan ada pengaruh apapun terhadap partai politik yang bersangkutan. Termasuk ketika partai memutuskan untuk mendukung calon presiden tertentu semata karena pertimbangan pragmatis sekalipun, misalnya sebatas mendapatkan “mahar politik” yang besar, tak akan ada pengaruhnya terhadap partai tersebut.
Namun tidak demikian ketika Pileg dan Pilpres berlangsung serentak. Partai harus memahami dengan cermat dan arif bahwa memilih calon legislatif (Pileg) tidak sama dengan memilih calon presiden (Pilpres). Karenanya, dalam menentukan dukungan pada calon presiden, partai-partai tak boleh hanya semata bersandar pada pertimbangan pragmatis, dengan mengedepankan politik yang serba abu-abu. Politik dalam pengertian sebagai nilai juga harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan serius dalam menentukan calon presiden yang hendak didukung.
Hasil “survei Samarinda” harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan calon presiden yang akan diusung. Mengabaikan “survei Samarinda” dan survei lainnya yang sejenis, secara politik bisa berakibat fatal bagi partai tersebut.
“Survei Samarinda” merupakan pesan politik yang serius yang harus disikapi secara serius pula oleh partai politik yang masih berkeinginan mendapat dukungan jamaah Muhammadiyah. Partai-partai politik, utamanya partai yang selama ini secara mainstream mendapat dukungan jamaah Muhammadiyah, harus penuh pertimbangan dalam menentukan calon presiden, salah satunya tentu dengan memperhatikan denyut nadi pilihan politik jamaah Muhammadiyah.
