REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sembelit atau yang juga dikenal sebagai konstipasi bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti kanker usus jika dibiarkan terus menerus. Demikian diungkapkan dokter Shannia Tritama dalam siaran pers pada Kamis (22/9/2022).
"Jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti kanker usus," kata Shannia.
Sembelit merupakan gangguan buang air besar (BAB) sehingga frekuensi BAB kurang dari hitungan normal. Frekuensi BAB normal adalah setiap hari atau setidaknya tiga kali dalam seminggu.
Konstipasi ini berpotensi membuat sakit perut melilit atau tidak nyaman. Sembelit dapat terjadi karena berbagai sebab, mulai dari makanan yang kurang serat, stres, kurang olahraga, dehidrasi perubahan rutinitas, hingga kondisi kesehatan tertentu yang mengurangi kontraksi pada kolon dan menghambat keinginan untuk buang air besar.
Gejala yang menandai sembelit biasanya adalah frekuensi BAB kurang dari tiga kali dalam seminggu, feses yang terasa keras dan kering, proses BAB yang harus mengejan, dan rasa tidak tuntas walaupun sudah selesai buang air besar. "Walaupun kedengarannya sepele, tapi jangan pernah mengabaikan gangguan sembelit," terangnya.
Untuk mengatasinya, Shannia menganjurkan untuk melakukan perubahan gaya hidup dan memperbanyak konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Pastikan untuk minum air putih yang cukup sebanyak 1,5 sampai 2 liter dalam satu hari. Selain itu batasi konsumsi kopi atau teh yang mengandung kafein, serta berolahraga teratur dalam seminggu sekitar dua sampai tiga kali.
Heskhel Wijaya selaku Marketing Manager divisi OTC PT LAPI LABORATORIES mengatakan pihaknya menghadirkan obat sembelit berbentuk gel dalam kemasan tube, yang diklaim bekerja cepat dalam 5-15 menit. Obat itu bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan feses dan secara bersamaan menyerap air ke dalam usus besar. Dengan demikian feses menjadi lunak sekaligus dapat melumasi bagian bawah rectum sehingga feses lebih mudah dikeluarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika