REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menyelesaikan masalah air adalah tugas seluruh pemangku kepentingan di suatu negara dan bukan hanya tugas otoritas yang bersinggungan dengan lingkungan semata, demikian menurut Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi.
"Sering kali, tata kelola air disimpulkan sekadar kementerian lingkungan menghadapi kementerian pertanian. Padahal, kalau demikian, (upaya penanganannya) jelas tidak akan berkembang," kata Chaibi dalam sesi panel tingkat tinggi World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/5/2024).
Ia menyatakan bahwa tata kelola air adalah persoalan multi-dimensi yang penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Oleh karena itu, ucapnya, pemangku kepentingan terkait tata kelola air harus diperluas, baik secara horizontal maupun vertikal. Pemerintah juga harus memastikan masukan terkait masalah air dari kelompok masyarakat diakomodasi.
Sementara itu, Chaibi menyoroti pentingnya mengembangkan teknologi tata kelola air, baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Ia menyebut salah satu teknologi yang berpotensi dikembangkan dalam aspek air adalah teknologi desalinasi (Konversi air tawar dari air asin).
Ia juga memandang teknologi kecerdasan buatan AI yang semakin lumrah saat ini akan memainkan peranan yang semakin penting dalam tata kelola air di masa depan.
Selain pemangku kepentingan dan teknologi, Chaibi menyebut otoritas harus memerhatikan regulasi yang baik untuk membina ketahanan air, termasuk regulasi terhadap teknologi air. "Jika kita mengincar investasi di sektor air, regulasi dibutuhkan karena itulah yang memastikan stabilitas dan potensi keuntungan investasi," kata dia.
Chaibi menjelaskan, ketika ketiga hal tersebut terpenuhi, kolaborasi menyeluruh dengan komunitas internasional menjadi kunci menyempurnakan ketahanan air.
World Water Forum Ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 18—25 Mei 2024, membahas konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam. Sebanyak 244 sesi pembahasan terkait air dalam WWF ke-10 diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengelolaan air secara global.
Forum tersebut berhasil mengesahkan sebuah deklarasi tingkat menteri yang mencakup sejumlah usulan Indonesia dalam pengembangan air, yaitu pendirian Centre of Excellence untuk ketahanan air dan iklim, penetapan Hari Danau Sedunia melalui resolusi PBB, dan pengarusutamaan isu pengelolaan air untuk negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil. Selain itu, kompendium aksi konkret yang mencakup 113 proyek di sektor air dan sanitasi dengan nilai total Rp 148,94 triliun turut disahkan dalam WWF ke-10.
Ikuti Whatsapp Channel Republika