Oleh : DR I Wayan Sudirta, SH, MH, anggota Komisi III DPR RI
Sensitivitas dari dua hal ini memang tetap menjadi isu global, mengingat luasnya cakupan kejahatan atau aksi terorisme. Undang-undang telah memberi banyak keleluasaan, namun para pemangku dan pelaksana kebijakan harus sangat berhati-hati, karena hal ini rawan untuk dipolitisasi dan menjadi celah penegakan hukum.
Netralitas dan independensi harus dikedepankan demi kepentingan bersama sehingga tidak boleh ada celah intervensi serta pengawasan melekat pada seluruh insan dan anggotanya, terutama yang ada di lapangan.
3. Mengenai kesiapsiagaan kita dalam menghadapi perkembangan dan dinamika masyarakat modern atau masyarakat 5.0 sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam era revolusi industri.
Kita banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan teknologi, data, informasi digital, dan infrastruktur di ruang siber di Indonesia yang sangat rentan dan lemah, termasuk adanya celah-celah yang dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Hal ini tentu menjadi perhatian (alert) bagi seluruh pihak dalam mengantisipasi aksi terorisme yang melibatkan dunia maya/ruang siber.
Serangan terhadap Pusat Data Nasional atau web pemerintah lainnya tidak boleh dianggap enteng. Pemerintah harus lebih serius dan terus mengembangkan diri dalam melakukan deteksi dini dan “siap siaga” dalam mengantisipasi perkembangan serangan terorisme di sektor publik ini.
4. Perkembangan kejahatan terorganisir yang volatil, ambigu, random (acak), dan tidak terprediksi tentu juga berpengaruh pada modus atau evolusi kejahatan terorisme, radikalisme, ekstremisme, maupun berbagai eksklusivitas yang ekstrim dalam masyarakat.
Kini mereka tertuju pada sektor strategis masyarakat modern seperti ekonomi, keuangan, siber, atau kesehatan, yang tidak menutup kemungkinan adanya serangan teror pada sektor-sektor tersebut.
Kejahatan kini memanfaatkan teknologi yang sulit untuk terdeteksi seperti penggunaan enkripsi atau uang kripto dalam pendanaan. Hal ini tentu mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan nasional dengan meningkatkan “kewaspadaan nasional” secara lebih jauh dan komprehensif terhadap berbagai potensi serangan yang lebih progresif dan acak, termasuk kebijakan dan infrastruktur peralatan dalam menghadapi modernisitas aksi teror.
5. Pengaruh lingkungan strategis global dan geopolitik merupakan hal yang harus diwaspadai dengan sebuah penguatan ketahanan nasional. Hal-hal seperti perang antar negara (Ukraina-Rusia), perang dagang (RRT dan Amerika Serikat), konflik Palestina-Israel, hingga eksistensi ISIS, masih menjadi topik yang dapat membangkitkan semangat ekstrimisme dan radikalisme dalam skala terorisme.
Ketahanan harus dibangun secara berkelanjutan dan konsisten sehingga masyarakat dapat teruji dalam menghadapi isu dan propaganda permusuhan yang tidak jarang dihadapkan pada negara dan saling benci antarmasyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, seluruh isu dalam kegiatan masyarakat yang mengarah pada konflik dan pelanggaran HAM sudah sepantasnya juga menjadi perhatian BNPT.
Dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya, kolaborasi masih menjadi kunci, mengingat BNPT juga lahir dari hasil kolaborasi TNI-Polri-dan berbagai pihak terkait lainnya. Hal ini karena tugas dan peran BNPT sangat berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan negara.
Evolusi dan terobosan serta penetrasi ke berbagai sektor dalam rangka deteksi dini kegiatan terorisme, menjadi tantangan BNPT ke depan. Eksistensi BNPT akan diukur oleh publik, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi ancaman terorisme.
Kekuatan BNPT tidak lain harus dibarengi dengan sinergisitas seluruh pihak, selain dari kemampuan “berakulturasi” atau keterpaduan dengan seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak dalam mengisi kelemahan sumber daya lembaga BNPT juga menjadi bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak dalam memberantas terorisme.
