Oleh : DR I Wayan Sudirta, SH, MH, anggota Komisi III DPR RI 

Bahkan lebih jauh lagi jika kita kaji dan analisis bersama, terlihat bahwa undang-undang tersebut mengatur terkait kebutuhan dalam kebijakan dan pelaksanaan di lapangan melalui peran antar-lembaga yang sinergis dan strategis. Artinya, harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu atau dua lembaga atau pihak.

Metode untuk penindakannya juga memiliki perbedaan dengan program pemberantasan atau penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP atau undang-undang lain di luar KUHP.

Hal ini karena dampak aksi terorisme sangat merusak hingga mengancam stabilitas keamanan negara. Penanggulangannya bahkan lebih dikedepankan cara-cara pencegahan dan sinergisi pre-emtif yang juga tidak seperti metode pencegahan biasa.

Dalam catatan saya dan Komisi 3 DPR, peran ini telah dan masih dijalankan oleh BNPT dengan baik, namun tentunya masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan.

1. Saya mengingatkan kembali bahwa sinergi merupakan kunci utama keberhasilan BNPT.

Oleh sebab itu, peran BNPT dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan terorisme harus memiliki jangkauan yang luas.

Komisi 3 DPR dalam berbagai rapat kerja dengan Pemerintah, khususnya BNPT maupun Polri, mengingatkan tentang peran BNPT dan sinerginya dengan lembaga lain di daerah/wilayah.

Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di pusat maupun daerah bersama dengan pihak masyarakat atau forum terkait lainnya harus dapat melahirkan peran yang lebih aktif dan memiliki kegiatan operasional rutin yang terstandarisasi atau memiliki roadmap.

Kegiatan ini terkadang di beberapa wilayah masih belum optimal. Hal ini tentunya melahirkan celah dalam Kesiapsiagaan Nasional.

2. Terkait dengan kegiatan penindakan dan pengungkapan kasus terorisme yang dilakukan oleh aparat yang masih bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ke depannya hal ini akan selalu menjadi topik utama dalam program atau kegiatan penanggulangan terorisme.

Sensitivitas dari dua hal...