JAKARTA--Ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya terjadi hampir merata di pemerintahan tingkat I dan II. Penelitian menunjukkan pula kalau praktik tata kelola pemerintahan yang baik hanya terwujud 10 persen dari total 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Anggota tim perumus revisi UU N0 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Siti Zuhroh, mengatakan wacana penunjukan kepala daerah langsung diadakan setelah melihat hasil survei yang dilakukan selama tiga tahun sampai 2009. ''Ternyata memasangkan langsung tidak memberi pengaruh bagus terhadap good governance,'' ungkapnya di Jakarta, Ahad (2/5).

Peneliti senior LIPI di bidang otonomi daerah ini melihat perbedaan partai pendukung dan ditambah modal yang sudah digelontorkan wakil kepala daerah untuk maju bersama kepala daerah, berdasarkan penelitian kerap menimbulkan konflik. Contoh yang paling mudah, dia mencontohkan, terjadi antara Presiden SBY dan mantan wapres Jusuf Kalla yang berasal dari partai berbeda.

Padahal tidak bisa ada dua matahari dalam satu pemerintahan. Kepala daerah yang tidak dominan akan selalu menerima gangguan. Contoh lain, pemerintahan yang berjalan tidak harmonis akibat konflik kepala daerah dan wakilnya terdapat di Sulawesi Selatan dan Solok. ''Karena itu pasangan calon kepala daerah dari partai berbeda tidak memberi jaminan hubungan keduanya akan harmonis,ujarnya.

Siti menambahkan, pasangan kepala daerah mungkin bisa berjalan beriringan tanpa konflik yang menghambat pembangunan bila wakil kepala daerahnya datang dari partai politik yang sama. Partai yang berbeda menghasilkan agenda yang berbeda bagi kepala daerah dan wakilnya. ''Mereka pun tidak gratisan jadi wakil kepala daerah,'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika