REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Posisi Aburizal Bakrie sebagai ketua harian Sekretariat Bersama Partai Koalisi Pendukung Pemerintah sangat strategis, karena seperti perdana menteri, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana MSi.

"Posisi ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu layaknya perdana menteri sehingga kewenangannya kadangkala dapat melebihi kewenangan presiden dan wakil presiden," katanya menanggapi terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Sekretariat Bersama Partai Koalisi Pendukung Pemerintah, di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan posisi tersebut Aburizal Bakrie dan Partai Golkar dapat menjadi penentu berbagai kebijakan yang strategis, baik di legislatif maupun eksekutif, sehingga kewenangannya dapat melebihi presiden dan wakil presiden.

"Bahkan, Aburizal Bakrie juga dapat menjadi penentu kebijakan rekrutmen pejabat negara pada posisi yang strategis, seperti menteri. Hal itu juga mengakibatkan posisi Wakil Presiden Boediono menjadi kurang penting dalam pengambilan suatu kebijakan," katanya.

Ia mengatakan, terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua sekretariat bersama partai koalisi juga mencerminkan jalannya pemerintahan sebelumnya, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pada waktu itu JK yang justru disebut sebagai "the real president".

"Oleh karena itu, jika Aburizal Bakrie dengan posisi tersebut dapat memainkan peran dan fungsinya dengan baik, maka Partai Golkar akan meraih keuntungan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Apalagi, Partai Demokrat saat ini masih mencari figur pengganti SBY, karena pada Pemilu 2014 tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai presiden," katanya.

Dia melihat  terpilihnya Aburizal Bakrie itu adalah transaksional dan bukan hanya dalam bentuk kontrak politik, sehingga ada imbal-balik tertentu atas kesepakatan yang telah diambil. Hal itu tentu akan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika