REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pembentukan Sekretariat gabungan (sekgab) koalisi partai politik pendukung pemerintah, dinilai tak ada artinya bagi daerah kalau tidak ada upaya mewujudkan pembangunan di daerah. Setgab juga dinilai akan menjadi kroni kapitalisme baru.

Berbagai pandangan mengenai pembentukan Setgab berkembang dalam diskusi interaktif perspektif Indonesia yang bertajuk 'Sekber Koalisi Parpol dan Dampaknya Terhadap Kepentingan Daerah'.

Wakil Ketua DPD, Laode Ida, menilai pembentukan sekgab merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Namun, setgab tidak akan ada artinya bagi kepentingan daerah jika tidak digunakan untuk merealisasikan pembangunan di daerah.

''Keberadaan Setgab bagi daerah hampir tidak ada artinya, kalau tidak diupayakan untuk menjadikan pembangunan daerah terwujud. Daerah sudah punya agenda Musrenbangnas yang ada di Bappenas. Tinggal dimasukkan ke dalam APBN,'' kata Laode Ida dalam siaran pers resmi dari DPD yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (16/5).

Menurut Laode Ida, sekgab digunakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengamankan pihak-pihak yang kritis dalam bentuk memperkuat koordinasi dalam koalisi, di antaranya Partai Golkar yang memiliki jumlah kursi yang signifikan di parlemen. ''Ini siasat pemerintahan SBY untuk melakukan konsolidasi ulang di dalam koalisi,'' kritiknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika