REPUBLIKA.CO.ID,BANDAACEH--Wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar, menyatakan program reintegrasi damai Aceh harus diperkuat melalui ketersediaan dana yang cukup.
"Program reintegrasi damai Aceh itu harus terus diperkuat dan membutuhkan perhatian berupaya anggaran yang cukup, sehingga bisa berjalan sesuai harapan," katanya di Banda Aceh, Rabu.
Karena itu, tambahnya, Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh terus mengupayakan pengalokasian dana yang cukup untuk memperkuat program reintegrasi damai di wilayah ujung paling barat Indonesia tersebut.
"Yang paling penting, kami mengajak semua pihak untuk terus mendukung upaya-upaya perdamaian yang telah terbangun selama ini. Proses reintegrasi juga salah satu upaya menciptakan perdamaian langgeng di Aceh," katanya menambahkan.
Anggaran yang digunakan untuk proses reintegrasi selama ini antara lain membangun kembali rumah korban konflik yang terbakar, selain bagi pemberdayaan ekonomi keluarga.
Pemerintah membentuk Badan Reintegrasi damai Aceh (BRA) sebagai lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam proses reintegrasi pascapenandatanganan nota kesepahaman damai (MoU) antara Pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
Di pihak lain, Wagub Muhammad Nazar juga menilai kedatangan Menko Polhukkam, Djoko Suyanto membezuk Hasan Tiro yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh sebagai utusan Pemerintah Pusat, semakin memperkuat perdamaian di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.
"Kunjungan Menko Polhukkam yang sekaligus mengantar surat keputusan kewarganegaraan Tgk Hasan Tiro sebagai warga RI semakin memperkuat perdamaian di Aceh," katanya menambahkan.
Bahkan, Muhammad Nazar meyakini bahwa para eks petinggi GAM lainnya akan mendapatkan kembali status kewarganegaraan kalau mereka mengajukannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika