REPUBLIKA.CO.ID,  BEIJING--Ekonomi boleh maju, tapi kebebasan akses internet nanti dulu. Itulah yang dilakukan pemerintah Cina paling tidak dalam beberapa tahun mendatang. Dalam satu dokumen resmi negara, Cina menyebut belum berniat untuk mengurangi kontrol negara terhadap internet dan tidak akan membiarkan kritik asing membelokkan aturan.

Ketegangan dengan Google Inc awal tahun ini yang menyebabkan perusahaan mematikan mesin pencari utama Cina dan ditambahkan ke ketegangan dengan Washington, tak berpengaruh apapun terhadap kebijakan mereka soal internet. Dalam dokumen setebal 31halaman, mereka menyebut internet sebagai 'sebuah kristalisasi kebijaksanaan manusia ' dan penggunaan di negara yang paling padat penduduknya di dunia itu adalah "untuk mengubah pola pembangunan ekonomi '.

Itu sebabnya, dalam lima tahun ke depan, pemerintah bertujuan untuk memberikan 45 persen dari 1,3 miliar orang akses ke internet. "Meningkat sekitar 30 persen sekarang, mendorong semua orang dari pejabat kepada petani untuk mendapatkan online."

Cina memiliki jumlah terbesar  pengguna internet di dunia. Selain berita dan perdagangan, Beijing memberlakukan kontrol yang ketat terhadap konten sensitif pada subyek seperti politik dan kerusuhan etnis.

"Pemerintah Cina mendorong penggunaan internet dengan cara-cara yang bertujuan untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial, untuk meningkatkan pelayanan publik dan memfasilitasi kerja dan kehidupan rakyat," katanya. Secara tak tersurat, mereka belum akan membuka akses ke Facebook, Twitter dan YouTube, situs yang sangat populer di sebagian besar belahan dunia, tapi tidak di Cina.

"Secara efektif melindungi keamanan internet merupakan bagian penting dari administrasi internet Cina, dan kebutuhan yang sangat diperlukan untuk melindungi keamanan negara dan kepentingan umum," kata dokumen itu. "Administrasi internet adalah sebuah proses praktik terus menerus, dan pemerintah Cina bertekad untuk meningkatkan kerja administrasi itu."

Ikuti Whatsapp Channel Republika