Selasa 29 Jun 2010 07:55 WIB

Pemerintah-DPR Segera Putuskan Penurunan BPIH

Red: taufik rachman

REPUBLIKA.CO.ID, Komisi VIII DPR berharap segera mencapai kesepakatan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dengan pemerintah sehingga bisa segera menetapkan BPIH 2010.

JAKARTA--Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, hingga saat ini antara DPR dan pemerintah belum mencapai titik temu nilai BPIH.

"Kita harapkan bisa segera tercapai kesepakatan penurunan BPIH tapi tetap dengan pelayanan yang baik," kata Abdul Kadir Karding ketika dihubungi melalui telepon seluler, Senin malam. Menurut Karding, berdasarkan hitungan Komisi VIII DPR biaya pemondokan bisa turun sekitar 500 dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sekitar 2.500 dolar AS.

Pada rapat konsultasi lanjutan antara Tim Panja Komisi VIII DPR dan Tim Pemerintah pada Jumat (25/6), kata dia, pemerintah masih tetap bersikukuh biaya pemondokan sekitar 3.000 dolar AS. "Saat itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama mengatakan akan berkonsultasi dulu dengan Menteri Agama soal usulan Komisi VIII DPR," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, Komisi VIII meminta segera melanjutkan rapat konsultasi agar segera mencapai kesepakatan.

Menurut dia, anggota Komisi VIII DPR bisa adanya pergeseran usulan nilai BPIH asalkan pemerintah juga melakukan pergeseran penurunan nilai BPIH sehingga bisa segera mencapai kesepakatan.

"Kita harapkan nilai BPIH bisa segera mencapai kesepakatan agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2010 juga masih tetap berjalan normal," katanya.

Usulan penurunan BPIH dari DPR, kata dia, tidak menjadi harga mati tapi mencapai nilai yang terbaik yang bisa disepakati antara DPR dan pemerintah.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR dan pemerintah sudah memutuskan biaya tiket penerbangan untuk jemaah haji turun sebesar 59 dolar AS dari 1.779 dolar AS menjadi 1.720 dolar AS.

Padahal, sebelumnya Menteri Agama pernah menyatakan, biaya tiket penerbangan jemaah haji busa turun hingga 1.500 dolar AS. Komisi VIII DPR dan pemerintah juga sudah menurunkan biaya "langsung" menjadi "tidak langsung" sebesar 13 dolar AS.