REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Korea Utara (Korut) tidak menyetujui hasil penyelidikan Korea Selatan (Korsel). Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta mencari kemungkinan baru di balik pemboman kapal perang Korsel, Maret lalu.
''Korea Utara dan Korea Selatan harus duduk bersama mencari kebenaran,” ujar Duta Besar Korut untuk PBB, Sin Son-ho, dalam sebuah surat kepada Duta Besar Meksiko untuk PBB, Claude Heller, yang kini memimpin dewan keamanan. Surat tersebut pertanggal 29 Juni.
Anggota dewan PBB dari negara-negara barat menolak usulan untuk dilakukannya investigasi lain. Mereka juga mengatakan penyelidikan yang dipimpin Korsel tentang penyerangan pemerintahan Pyongyang sudah cukup persuasif. Seoul menyuarakan kapal perangnya memang ditenggelamkan Korsel.
Penyelidikan itu berakhir dengan kesimpulan torpedo Korut menenggelamkan kapal Cheanon pada akhir Maret lalu. Sebanyak 46 pelaut Korsel tewas dalam insiden tersebut. Sementara, Pemerintahan Pyongyang menolak bertanggungjawab seraya mengatakan hasil penyelidikan itu tidak benar.
Sin mengatakan, 15 negara yang menjadi anggota dewan keamanan seharusnya mengukur keberhasilan penyelidikan itu dengan mengikutsertakan negaranya. Korut, jelasnya, harus ikut memantau langsung penyelidikan yang mereka lakukan. Dia mengatakan hal itu sudah diajukan, namun tidak diketahui dikabulkan atau tidak. Tujuannya untuk turut serta memastikan kebenaran investigasi.
Sementara, Juru Bicara Pemerintahan Amerika, PJ Crowley, mengatakan, penyelidikan selain yang telah dilakukan tidaklah perlu. ''Kami tidak berpikir hal itu dibutuhkan,'' ungkapnya di Washington. Pihaknya memandang tidak ada yang ambigu dari hasil penyelidikan. Dia juga menilai Korut harus bertanggungjawab atas perbuatannya.
Dalam surat Sin, tertulis tenggelamnya kapal itu adalah bagian dari gencatan senjata kedua negara pada 1953. “Karena itu, harus didiskusikan,” tulisnya. Sisa-sisa atau bukti-bukti peperangan kedua negara juga perlu diungkap.
Kelompok G8 menyayangkan penyerangan itu. Korut disalahkan karena menantang perdamaian dan keamanan wilayah. Para diplomat di PBB berharap dewan mengeluarkan kesepakatannya mengenai insiden Cheanon sesegera mungkin. Dewan membicarakan kasus ini secara tertutup pada Rabu (30/6). Hasilnya, belum ada kesepakatan.
Sin berharap dewan mendukung permintaanya untuk melakukan pembicaraan militer level tinggi. Sementara, pemerintahan Pyongyang mengatakan Ahad lalu siap untuk berbicara mengenai militer dengan lawannya. Terutama masalah insiden Cheanon. Asalkan komisi genjatan senjata tidak terlibat.
Seorang diplomat Barat menggambarkan surat Sin lebih moderat dan terukur daripada komunikasi dewan tentang misi Korut yang mengancam untuk menjadikan Seoul sebagai lautan api.
Ikuti Whatsapp Channel Republika