REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Usulan penetapan subsidi biaya pemondokan di Mekkah 2500 Riyal yang diajukan oleh sejumlah fraksi anggota komisi VIII DPR RI akan menyebabkan ketimpangan. Menurut Zainut Tauhid Sa'adi, anggota komisii VIII dari FPPP, jika tetap dipaksakan maka akan terjadi ketidakadilan subsidi pemondokan yang berada di ring I sebesar 881 riyal sementara di ring II hanya sebesar 52 riyal.”Ada ketidakadilan di selisih subdsidi yang menjadi pangkal utama pembahasan BPIH deadlock”jelasnya saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (5/7)

Bahkan lanjut Zainut, penetapan harga di angka 2500 riyal akan mengakibatkan pemborosan dana optimalisasi haji sebesar Rp 310.671.604.839. Menurut dia, penggerusan dana optimalisasi itu dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi alokasi dari progam yang lain. Padahal, jelas dia, harga riil pemondokan haji di Mekkah di pasaran sudah mencapai 3331 untuk ring I  (1-2 km dari Masjidil Haram) sedangkan harga rata-rata di ring II ( 2 – 4 km dari Masjidil Haram) sebesar 2552 SR.

Meski demikian, Zainut tetap berharap agar BPIH segera ditetapkan sehingga tidak terjadi kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta Pimpinan DPR segera turun tangan memfasilitasi pertemuan lobi antara pimpinan fraksi-fraksi dan kemenag. “Batas waktu pengumuman BPIH ke masyarakat sudah semakin mendesak dan sudah sangat terlambat mengingat 2009 BPIH diumumkan di bulan Juni,” tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika