REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemilukada yang akan berlangsung sepanjang 2010. ''Kami minta Bawaslu bisa meningkatkan pengawasannya pada pelaksanaan pemilukada guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan,'' kata Ketua DPR, Marzuki Alie, pada sambutannya saat memimpin rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun 2009-2010 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/7).

Marzuki menjelaskan, pelanggaran yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pemilu meliputi penyimpangan penyelenggara pemilukada, penyalahgunaan kewenangan dari calon yang sedang berkuasa, kecurangan daftar pemilih tetap, serta praktik politik uang. Adanya pelanggaran dan kecurangan tersebut, kata dia, memicu terjadi sengketa hasil pemilukada karena adanya kontestan dan pendukungnya yang merasa kurang puas.

''Guna mengatasi munculnya sengketa hasil pemilukada maka Bawaslu harus memantapkan mekanisme hubungan dan tata kerjanya dengan KPU, instansi penegak hukum, serta pihak-pihak terkait, agar pengawasan dan penanganan pelanggaran berjalan optimal,'' imbuh Marzuki.

Menurut dia, melalui kesiapan teknis pelaksanaan di lapangan, DPR berharap potensi konflik yang senantiasa menghantui pelaksanaan pemilukada tidak terjadi, sehingga seorang kepala daerah dapat dipilih oleh rakyat melalui dinamika demokrasi yang kondusif. Dalam kesempatan tersebut, Marzuki juga menyinggung soal wacana hak pilih bagi anggota TNI pada Pemilu 2014. Menurut dia, wacana ini mengundang pro dan kontra dengan berbagai argumentasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika