REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, dengan agenda pengesahan dan penetapan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia hanya dihadiri 297 dari 560 anggota DPR. Sebelum pengesahan Darmin sebagai Gubernur Bank Indonesia, anggota DPR RI berdebat dan mempersoalkan kehadiran dalam rapat-rapat di lembaga parlemen itu.
"Dari 297 anggota dewan yang hadir, anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat yang datang sebanyak 85 orang (dari 148 orang), Fraksi Partrai Golkar 54 orang dari 106 orang," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat tersebut.
Sedangkan, Fraksi PDI Perjuangan 52 orang dari 94 orang, Fraksi PKS 25 dari 57 orang, Fraksi PAN 20 orang dari 46 orang, Fraksi PPP 18 orang dari 38 anggota, Fraksi PKB 12 orang dari 28 orang dan Fraksi Partai Gerindra 18 dari 26 orang serta Fraksi Hanura 13 orang dari 17 orang.
Menanggapi kehadiran anggota DPR RI yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR itu, anggota Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman mempertanyakan tiga pimpinan DPR lain. Politisi dari dapil Jogyakarta itu ingin agar pimpinan paripurna membacakan dan mengumumkan pimpinan DPR RI yang tak hadir, seperti halnya anggota dewan yang membolos. "Kenapa pimpinan seolah jadi pahlawan, jangan dianggap sepele. Apa bedanya pimpinan dengan anggota kalau anggota, tidak hadir dikejar-kejar," kata Gandung.
Gandung juga mempertanyakan Biro Persidangan Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengumumkan nama-nama anggota dewan yang gemar membolos. Anggota Fraksi Partai Golkar lainnya, Tantowi Yahya mendesak Setjen DPR RI mengklarifikasi data yang dibeberkannya kepada media massa. Salah satu anggota DPR asal Partai Golkar dilansir membolos empat kali. Padahal anggota dewan itu tidak hadir tanpa keterangan dua kali dan sisanya mangkir karena ada tugas dari fraksi.
"Kami mendesak kesekjenan meralat informasi yang tidak akurat yang diberikan kepada pers." kata Tantowi.
Senada dengan Tantowi, anggota Fraksi Partai Golkar lainnya yang merupakan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Nudirman Munir juga mempertanyakan kewenangan Setjen DPR RI memberikan data kepada pers tanpa sepengetahuan BK DPR.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo meminta semua anggota dewan intropeksi diri atas kritikan rakyat. "Kita harusnya terima kasih karena diingatkan soal absensi," kata Roy.
Pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso menegaskan, Biro Persidangan Setjen DPR RI tak pernah memberikan data absensi kepada pers. Tersebarnya nama-nama anggota dewan yang membolos adalah penulusuran data oleh media massa. "Kami sudah ingatkan kesekjenan untuk tidak memberikan data tanpa sepengetahuan BK DPR dan pimpinan DPR. Dengan demikian mereka tetap pada jalur," kata Priyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika