REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Rapat Kerja pemerintah dengan gubernur dan pimpinan DPRD provinsi memutuskan untuk melakukan revisi terhadap dua Keppres dan satu Peraturan Pemerintah. Dua Keppres yang direvisi adalah Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Keppres No 42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Satu PP yang direvisi adalah PP No 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Ketiga produk perundang-undangan itu sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dua Keppres yang direvisi itu dilakukan dalam Perpres. Presiden menganggap revisi terhadap tiga peraturan perundang-undangan itu merupakan sesuatu yang konkret sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di pusat maupun di daerah.

Raker berlangsung pada 5-6 Agustus 2010 di Istana Kepresidenan Bogor. Raker dihadiri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Dewan Pertimbangan Presiden, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional, pimpinan BUMN, gubernur, dan pimpinan DPRD provinsi seluruh Indonesia.

Pada hari kedua, Jumat (6/8), raker diikuti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri.

"Berkaitan dengan perkembangan dan dinamika makro ekonomi kita sudah mengetahui posisi perekonomian nasional kita sekarang ini di tengah perekonomian global," kata Presiden.

Presiden meminta agar hal-hal yang sudah diraih ini bisa dijaga dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Presiden juga mengingatkan, masih ada negara yang berkutat dengan dampak krisis global sejak 2008 lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika