REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Pemerintah Obama terus menuntut Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, segera menindak seorang pejabat tinggi nasional yang dituduh korupsi dalam penyelidikan pencucian uang. Peringatan itu disampaikan di tengah kekhawatiran baru bahwa aksi pengalihan Karzai atas kasus korupsi yang dilakukan orang-orang dalam pemerintahannya, akan berpengaruh serius terhadap dukungan Kongres AS di perang Afghanistan.

Salah satu tokoh kunci Demokrat di parlemen, NIta Lowey dari New York yang mengepalai sub komite pengawas bantuan ekonomi kepada Afghanistan, berkomentar bahwa aksi terakhir Presiden Afghan--yakni memerintahkan pembebasan kepala Keamanan Nasional yang dituduh korupsi--sangat membuat marah dan akan mengacaukan seluruh misi di negara itu. Lowey menambahkan, seperti yang diberitakan NBC News, Jumat (6/8) bahwa Kongres yang menyetujui pengucuran sekitar 4 milyar dolar sebagai bantuan ekonomi Afghan pada bulan lalu, prihatin bila uang sebanyak itu akan terbuang dan berputar hanya di sekitar pejabat korup.

Seorang pejabat tinggi pemerintah mengonfirmasi sebuah laporan di Washington Post bahwa Menlu AS, Hillary Clinton, menelpon Karzai langsung pekan ini. Tujuan panggilan itu untuk memberi 'peringatan sopan' tentang kepentingan pemerintah Obama untuk mengawasi dua unit antikorupsi Afghan yang didukung AS, di mana aktivitas penyelidikan mereka macet setelah Karzai menghentikan pekerjaan mereka.

Secara pribadi, banyak pejabat AS sangat marah dengan aksi Karzai dan mengungkap detail baru tentang kasus bantuan presidensial dengan tersangka, Mohamed Zia Salehi, kepala dewan keamanan nasional Afghan. Salehi memegang posisi sensitif di pemerintah Afghan mengingat posisinya sebagai deputi kepala penasihat keamanan nasional Karzai.