REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saefuddin, mengatakan partainya setuju bila pemilihan gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). ''Kita lihat saat ini, banyak kasus yang terjadi, konflik di mana-mana, kita setuju kalau kemudian pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD,'' katanya seusai diskusi di Jakarta, Jumat (13/8).

Menurut dia, dengan mengubah sistem pemilihan gubernur dari sebelumnya secara langsung menjadi dipilih oleh DPRD akan membuat demokrasi di Indonesia lebih terarah. ''Banyak kasus konflik akibat pemilihan kepala daerah membuat banyak energi yang terkuras habis,'' keluhnya.

Sementara itu, Partai Golkar menilai, pemilihan gubernur oleh DPRD justru menjadi arus balik dalam demokratisasi di Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Dia mengatakan, pemilu secara langsung diberbagai tingkat yang diselenggarakan pascareformasi merupakan salah satu indikator dari demokratisasi yang tengah dijalankan.

Menurut dia, untuk mendorong demokratisasi, seharusnya tidak perlu mengubah format politik yang telah disepakati yaitu pemilihan langsung sebagai salah satu kehendak demokratisasi. Ia justru mengharapkan persoalan yang terjadi akibat pilihan untuk menggunakan sistem pemilihan secara langsung dihadapi.

''Ini perlu ditekankan, adanya mengendalikan masalah, bukan malah mengubah atau lari, sebab format yang sudah dibentuk dan menjadi konsensus bersama tersebut, bila diubah justru akan memicu kembalinya demokrasi ke masa transisi dan semakin membuat demokrasi bergejolak,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika