REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Bidang Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Marwoto Soeto, menyatakan tidak ada konflik yang terjadi di lingkungan internal Polri menjelang pergantian Kapolri. Menurutnya, pergantian Kapolri akan berjalan normal sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. "Cuma yang ada itu banyak calon yang seolah-olah bisa menjadi Kapolri. Tapi kan harus tunggu sampai bintang tiga dulu," tutur Marwoto kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/8).
Marwoto mengatakan terdapat beberapa fakto yang mendukung anggota Polri menjadi Kapolri. Seperti tingkat senioritas, tingkat bintang yang harus sampai tiga, hingga lamanya masa jabatan anggota tersebut. "Jadi tidak ada putera kesayangan," jelasnya.
Marwoto pun tidak menampik dugaan mengenai adanya intervensi partai politik dalam pemilihan Kapolri kali ini. Namun, ungkapnya, keputusan pengajuan nama calon Kapolri tetap ada di tangan Kapolri saat ini yakni Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri.
Di tempat terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan untuk tidak mencampuradukkan kepentingan internal dan eksternal terkait penggantian Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung. "Saya banyak terima sms dan pesan dengan kepentingan ini. Saya tidak suka sms yang mencampuradukkan kepentingan eksternal dan internal berkaitan dengan rencana penggantian kepemimpinan di TNI, Kejaksaan Agung dan Kepolisian," kata Presiden dalam rapat terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (31/8).
Kepala Negara menjelaskan, penggantian Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan masa jabatan dan menyatakan agar tidak dibawa ke arah politik. "Berkaitan dengan rencana penggantian, sudah diatur UU dan sesungguhnya ada kode etik dan etika. Dengan bahasa terang saya katakan saya tidak berharap ada manuver politik dari pihak manapun yang menciderai dan saya tidak ingin ada pertikaian dan konflik internal atas adanya pejabat baru," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika