REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Kritikan yang ditulis Kolonel Adjie Suraji berbuntut panjang. Dalam pidato presiden pada Rabu, (8/9) disebutkan bahwa Adjie Suraji memiliki permasalahan hukum dan disiplin. “Dalam kehidupan bernegara, tidak ada ruang untuk mengkritik atasan, siapapun atasan itu baik dalam institusi terkait maupun nasional,” ujar Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya.

SBY akan menyerahkan sepenuhnya kepada Panglima TNI, KASAU, dan Menhan. “Saya tidak perlu terlibat terlalu jauh,” katanya. Kolonel Adjie Suraji sempat mengkritik kepemimpinan SBY dalam media nasional pada Senin, (6/9).

Dalam tulisan di rubrik opini, Kolonel Adjie menganggap sikap kepemimpinan SBY yag tidak tegas dalam memimpin. Selain itu Kolonel Adjie juga menyindir Indonesia yang masih banyak terjadi korupsi .

Presiden mengaku sudah mendapat laporan dari Panglima TNI, KASAU, dan Menhan mengenai hal tersebut. Ia menilai kritikan terhadapnya sebagai pelanggaran kode etik. Apalagi, hal tersebut telah diatur diatur dalam UU TNI dan sumpah prajurit.

Dulu, kata Presiden,TNI memiliki kapasitas untuk terlibat dalam politik praktis. Namun, seiring perkembangan demokrasi dan reformasi, terjadi perubahan fungsi. Aturan di lingkungan lembaga TNI mesti ditegakkan.

Maka, otoritas sipil mengontrol militer dan bukan sebaliknya. Artinya, militer tunduk kepada pemimpin yang dipilih rakyat. “Pada 2009, TNI kembali pada jati dirinya dengan tidak melibatkan pada politik praktis,” kata SBY.

Kasus serupa sempat terjadi pada jenderal berbintang empat di Amerika Serikat. Saat itu Jenderal Stanley McChrysta mengkritik Presiden AS, Barack Obama terkait perang Afganistan. “Statemennya lunak, tetapi dianggap merusak hubungan sipil-militer,” katanya. Obama pun memberhentikannya.

Berkaca dari itu, SBY beranggapan tindakan yang dilakukan Kolonel Adjie bukan mencerminkan demokrasi. “Ini bukan khas Indonesia,” ujarnya. Maka, Presiden pun perlu melakukan tindakan tegas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika