REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pimpinan dewan didesak mengambil langkah tegas terkait kunjungan kerja anggota DPR dan DPD ke berbagai negara. Satu-satunya cara mengefisienkan penggunaan anggaran dipandang hanya bisa ditempuh lewat kebijakan politis pimpinan.
Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center, Sulistio, mengatakan, sebenarnya ada banyak cara menghemat anggaran negara yang terpakai untuk kunjungan kerja. Masukan serta kritik sudah dilancarkan, namun tak kunjung digubris anggota dewan. ‘’Harus ada kebijakan kuat dari pimpinan agar berani menentukan sikap,’’ ujarnya, Kamis (16/9).
Bagaimana pun kunjungan kerja yang dilaksanakan dalam jumlah rombongan besar dipandang tidak sesuai dengan kondisi anggaran negara yang masih defisit tiap tahunnya. Penggunaan APBN wajib dihemat. Pendekatan itu, dikatakan Sulistio, harus diingatkan oleh pimpinan dewan kepada ketua komisi, fraksi, dan komite di DPR dan DPD.
‘’Penghematan anggaran tidak mungkin terwujud tanpa dorongan pimpinan,’’ sambungnya. Bahkan Sulistio meminta pimpinan partai turut mengambil sikap tegas. Apalagi DPR seringkali mengeluh tidak memiliki anggaran yang cukup. Urusan pemanfaatan teknologi demi dokumentasi, misalnya, kerap terbengkalai karena alasan tidak adanya anggaran.
Alasan bahwa kunjungan kerja harus dilakukan sebab sudah dianggarkan pun tidak masuk akal. Menurut Sulistio, dewan seharusnya tidak khawatir anggarannya akan dikurangi tahun depan hanya karena tidak memanfaatkannya secara penuh.
Pemindahan alokasi anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi publik diyakini Sulistio bisa terjadi. Contohnya, ketimbang memberangkatkan puluhan anggota Komisi X DPR ke Jepang, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, ia mengatakan dananya bisa dibagi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) angkutan Lebaran atau harga sembako yang sempat melambung.
Porsi APBN yang kadang diteriakkan masih terlampau kecil bagi DPR, yakni sekitar 2,5 persen dari total APBN, bukan sebab pula bagi dewan untuk menghabiskannya secara tidak efisien. Di beberapa negara yang parlemennya diketahui bekerja lebih efisien bahkan hanya mendapat porsi anggaran negara kurang dari satu persen. Australia adalah salah satunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika