REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Ratusan suporter Persebaya Surabaya (bonek=bondho nekat atau modal nekat) menggelar unjuk rasa. Dengan bersepeda motor, mereka mendatangi kantor DPRD Surabaya, Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini; dan Mapolrestabes Surabaya pada Kamis (30/9).
Mereka mempersoalkan rencana Ketua Umum Persebaya, Saleh Ismail Mukadar, yang menjual Persebaya. "Setahu saya Persebaya itu milik pemkot. Kalau mau dijual, mengapa pemkot diam saja dan tak dilibatkan," kata salah satu koordinator Bonek bernama Hasyim.
Jika memang milik pemkot, rencana penjualan Persebaya harus dibatalkan. Dia mengancam akan menngerahkan massa lebih besar jika hal ini tak mendapat tanggapan. Aksi kemarin dikawal oleh ketat oleh polisi.
Dua hari lalu, Saleh memberitahukan bahwa PT Medco (perusahaan minyak milik konglomerat Arifin Panigoro) akan menguasai 70 persen saham Persebaya. Sisanya, sebanyak 20 persen millik klub anggota Persebaya, dan 10 persen milik Saleh Mukadar.
Menanggapi hal ini, wali kota berjanji akan membicarakan dengan stafnya. Menurut Risma, dia akan menunjuk stafnya untuk mengurusi masalah ini.
Para suporter juga berkoordnasi dengan jajaran Polrestabes Surabaya. Mereka membahas kemungkinan memperkarakan Saleh Mukadar. "Ada yang bilang, dana operasional Persebaya bukan dari pemkot tapi perorangan. kami tak percaya begitu saja. Kami konsultasi dan koordinasi dulu dengan Pak Kapolrestabes, Kombes Coki Manurung," tutur koordinator bonek lainnya, Imron.
Menanggapi hal ini, Saleh Mukadar tak khawatir. Ia menganggap unjuk rasa itu salah alamat. "Ini pasti ada yang menggerakkan," kilahnya tanpa mau menyebut nama.
Sangat mungkin dana operasional Persebaya dibiayai perorangan setelah ada larangan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai tim sepak bola. Namun, tak otomatis perorangan itu bisa mengaku sebagai pemilik Persebaya karena sudah mengeluarkan uang. Bagaimana dengan biaya yang dikeluarkan Persebaya selama puluhan tahun oleh pemkot? Mestinya itu juga harus diperhitungkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika