REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai ada diskriminasi dalam penanganan korban banjir Wasior, Teluk Wondama, Papua. Pemerintah pun didesak untuk segera menetapkan status musibah ini sebagai Bencana Nasional agar proses rehabilitasi dan rekontruksi segera dilaksanakan disana.
"Seruan ini dilatarbelakangi keprihatinan karena laporan masyarakat Papua yang terkena musibah tak merasakan tanggapan yang cepat dari pemerintah dibandingkan dengan saat bencana di Padang dan Aceh," jelas Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim di kantornya, Kamis (14/10).
Menurut Ifdhal, perasaan diskriminasi yang makin membesar tadi dikhawatirkan akan menambah ketegangan antara pemerintahan pusat Jakarta dan pemerintah daerah Papua selama ini. Hingga hari ke-10, tim perwakilan Komnas HAM di Papua mencermati, masih menyisakan persolan lambannya pelayanan penanganan tanggap darurat.
Begitupun minimnya perlindungan hak korban bencana hingga kegiatan pemulihan (rehabilitasi). "Ini terkait erat pula praktek-praktek kelalaian dari struktur negara," imbuh Ifdhal.
Sementara itu, komisioner Komnas HAM M Ridha Saleh tak menyebut adanya pelanggaran HAM dalam bencana ini. Namun, imbuhnya, pemenuhan hak di Wasior tak boleh ditunda. "Tak ada pengabaian total,tapi kelambatan pemenuhan hak," ujarnya.
Maka, Komnas HAM pun menyerukan pada pemerintah menanggapi bencana banjir Wasior ini dengan serius. Komnas juga bekerjasama dengan beberapa pihak untuk investigasi dan jadi referensi perubahan kebijakan pemerintah terhadap Papua. "Soal keterlambatan ini sebaiknya jadi bencana nasional secepatnya agar pemerintah mengerahkan seluruh aparatnya untuk turun tangan," ujar Ridha.
Pasalnya, ada laporan dari masyarakat jika BNPB tak bekerja optimal di daerah bencana. Bencana di Distrik Wasior dan Wondiwoi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat pada 4 Oktober lalu merenggut korban 145 orang tewas, 179 luka berat, 641 luka ringan, dan 103 orang hilang. Sedangkan pengungsi yang masuk Manokwaru mencapai 6500 orang. Rumah yang tersapu banjir mencapai 1000 unit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika