REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan agar dalam waktu empat tahun mendatang dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Papua. Kawasan itu akan dibangun di tiga lokasi, yakni dua di Provinsi Papua dan satu di Provinsi Papua Barat.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam konferensi pers di Bandara Rendani, Manokwari, Jumat (15/10). Menurut Presiden SBY, pembangunan KEK merupakan upaya untuk meningkatkan Inpres No 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat.

Presiden SBY menginstruksikan agar inpres itu bisa dievaluasi dan dikoreksi supaya bisa lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah kecukupan pangan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar.

"Saya putuskan agar empat tahun mendatang ini dibangun proyek kawasan ekonomi khusus agar ada barang dan jasa yang diproduksi di Papua," kata Presiden SBY.

Keputusan untuk membangun KEK itu diambil Presiden SBY ketika melakukan rapat bersama Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat di KRI Sultan Hasanudin dalam perjalanan ke ke Manokwari dari Distrik Wasior pada Kamis (14/10).

Presiden SBY mengatakan, barang dan jasa sangat penting diproduksi di Papua agar harga barang pokok dan kebutuhan lainnya tidak mahal. "Barang di Papua tidak diproduksi di daerah lain agar harga tidak mahal," jelasnya.

Selama ini, harga barang kebutuhan masyarakat di Papua tergolong mahal karena dipasok oleh daerah di luar Papua. "Pemerintah pusat akan mendukung, akan mencarikan partner swasta dalam negeri dan negara sahabat," katanya.

Presiden SBY menambahkan, proses pembangunan KEK itu diharapkan dibangun secara ramah lingkungan atau low carbon. Presiden menginginkan juga agar ada pembangunan industri lokal, seperti pembangkit tenaga listrik dan lokalisasi perkebunan.

Presiden SBY mengatakan, pembangunan KEK di Papua Barat, misalnya, akan dibangun proses produksi semen, juga peternakan sapi dan kedelai. Hasil dari produk KEK itu bisa mensuplai kebutuhan masyarakat Papua, sehingga akan menekan harga komoditas.