REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan dalam memutuskan perlu tidaknya reshuffle (perombakan) kabinet tidak hanya karena desakan atau manuver politik kelompok tertentu. "Reshuffle bukan sebuah keharusan. Bisa dilakukan, bisa juga tidak," kata pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara M Ridwan Rangkuti di Medan, Kamis.

Memang, kata Ridwan, Presiden Yudhoyono harus melakukan evaluasi secara maksimal terhadap kinerja menteri dalam kabinet. Hal itu diperlukan untuk menyahuti amanat dan kepercayaan rakyat yang memilihnya menjadi pemimpin negara melalui proses yang demokratis.

Namun evaluasi itu sebaiknya dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kabinet, bukan mencari kekurangan semata guna dijadikan alasan untuk melakukan reshuffle. Menurut dia, cukup banyak faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seorang menteri dalam memimpin sebuah kementerian, bukan semata kemampuan manajerial atau penguasaan bidang tugas.

Ia mencontohkan, faktor birokrasi dan keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di kementerian yang membantu menteri yang bersangkutan. "Jadi, lebih baik dievaluasi untuk memperbaiki mana yang kurang, bukan untuk reshuffle semata," katanya.

Namun, kata M Ridwan, jika harus melakukan reshuffle, diharapkan Presiden Yudhoyono menetapkan kebijakan itu bukan disebabkan adanya desakan atau manuver politik dari pihak-pihak tertentu. Kemungkinan adanya manuver politik itu cukup terbuka karena jabatan menteri tersebut sangat strategis dan cukup banyak yang menginginkannya.

Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan untuk menghadapi proses demokrasi tahun 2014. "Karena itu, Presiden diharapkan tidak terjebak dengan desakan untuk melakukan reshuffle," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik USU tersebut.

Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk melakukan reshuffle terhadap KIB II karena dinilai tidak memberikan kinerja yang maksimal. Namun Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden Yudhoyono belum pernah membicarakan rencana perombakan kabinet itu meski proses evaluasi terus dilakukan.

Sementera itu, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meminta agar jangan ada pihak yang memprovokasi pemerintah untuk melakukan "reshuffle" karena sama sekali tidak membantu pemerintah menyelesaikan masalah.

Anis Matta juga mengingatkan pemerintah untuk tidak perlu melakukan hal itu karena akan membuat pemerintahan menjadi tidak stabil. "Jangan desak pemerintah untuk lakukan reshuffle karena tidak akan efektif dan tidak akan membantu menyelesaikan persoalan bangsa ini," kata Anis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika