REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wacana penghapusan pemilihan langsung gubernur yang kembali dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direspons negatif oleh Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Golkar dan PKS tetap menginginkan gubernur dipilih langsung oleh rakyat seperti yang telah berjalan saat ini.

“Menghilangkan pemilukada sama dengan mendegradasi demokrasi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (29/11).

Menurut Idrus, Golkar berkomitmen untuk membangun dan mempertahankan demokrasi. Namun Golkar menyadari, demokrasi di Indonesia baru menuju format idealnya. Pemilukada yang ada saat ini, katanya, sudah berada dalam jalur demokrasi yang benar.

Yang harus diperbaiki, lanjut Idrus, adalah hambatan dari Pemilukada tersebut. “Misalnya masalah politik uang, itu yang harus kita perbaiki lewat undang-undang,” tambah Idrus.

Sementara itu Wakil Ketua Fraksi PKS, Agus Purnomo, menyatakan PKS masih menginginkan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Namun, terang Agus, PKS menginginkan adanya perbaikan kewenangan gubernur dalam menjabarkan visi dan misi pemerintah pusat di daerah. “Yang harus diperbaiki memang undang-undangnya agar gubernur memiliki porsi kekuasaan yang ideal,” kata Agus.

Menurut Agus, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Karenannya, untuk menerangkan visi dan misi pemerintah pusat secara efektif, perlu aturan tentang administrasi pemerintahan. Maksudnya, bagaimana cara gubernur agat memiliki kekuatan administratif dalam menjabarkan visi dan misi pemerintah pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika