REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui defisit anggaran Bank Indonesia (BI) dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2011. Untuk referensi plafon anggaran kebijakan defisit BI tahun depan, telah disepakati sebesar Rp 45 triliun. Sedangkan anggaran operasional surplus BI di 2011 keluar angka sebesar Rp 17,35 triliun. Namun, terkait kenaikan anggaran gaji dan penghasilan karyawan BI tahun depan, Komisi XI belum menyetujuinya.
"Hasilnya tadi setelah berdebat, secara prinsip kita telah menyetujui plafon ATBI 2011. Anggaran kebijakan referensi defisit sebesar Rp 45 triliun, sedangkan anggaran operasional yang surplus Rp 17,35 triliun," kata Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Harry Azhar Azis, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/12) malam.
Anggaran operasional BI 2011 tersebut, naik 14,79 persen dibandingkan tahun ini sebesar Rp 15,12 triliun. BI berharap anggaran operasional surplus pada tahun depan itu berasal dari penerimaan anggaran operasional sebesar Rp 22,6 triliun dan pengeluaran Rp 5,2 triliun. "Yang sebesar Rp 22,6 triliun itu penerimaan batas bawah. Nah, untuk pengeluaran itu angka maksimal plafon yang direncanakan tidak boleh lebih dari Rp 5,2 triliun," ujarnya.
Namun, Harry mengungkapkan, mengenai poin-poin penerimaan dan pengeluaran BI di 2011 masih akan dibahas pada masa sidang berikutnya. "Misalnya masalah kenaikan gaji, anggaran SDM (sumber daya manusia), logistik, dan beberapa pos penting," ungkapnya. Jadi, anggaran gaji yang akan berjalan di bulan Januari 2011 akan mengggunakan pola tahun 2010. "Ya, karena kalau masalah kenaikan gaji masih dibahas katakan di bulan Januari atau Februari (2011). Kalau (kenaikan gaji) disetujui DPR, kemungkinan sistemnya seperti rapel," tutur Harry.
Untuk rencana anggaran pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia (SDM) BI di 2011, direncanakan jumlahnya sebesar Rp 1,84 triliun, naik 29,20 persen dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 416,5 miliar. Sementara itu, anggaran pengelolaan logistik 2011 sebesar Rp 519,78 miliar atau turun 3,95 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebesar Rp21,36 miliar. Selanjutnya, rencana anggaran pelaksanaan kegiatan pendukung 2011 sebesar Rp 270 miliar. Sedangkan anggaran pajak sebesar Rp 395,6 miliar, dan biaya tidak terduga sebesar Rp 250,8 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, menambahkan terkait anggaran kegiatan-kegiatan BI di tahun depan, akan dibahas lewat Panitia Kerja (Panja). "Kalau anggaran operasional dan kebijakan kita setujui, tai jenis kegiatan (BI) harus di-panja-kan tahun depan," tukasnya.
Salah satunya yang akan dibahas, lanjut Nusron, misalnya kegiatan pejabat BI ke luar negeri yang lebih besar dibandingkan anggota DPR. Dia menyebutkan untuk level petinggi BI dalam setahun itu bisa berkunjung ke luar negeri hingga 17 kali. "Lebih tinggi dari kita (DPR). Tapi, ketika saya tanyakan ke mereka tapi tidak djawab. Padahal sengaja saya tanyakan, karena mau saya bandingkan," lugasnya.
Menyinggung rencana anggaran gaji dan penghasilan karyawan BI tahun depan, Nusron dengan tegas menolaknya. "Kenaikan gaji kita tolak karena tidak relevan. Orang negara lagi susah kok minta naik gaji," cetusnya. Nusron menambahkan, Komisi XI juga akan meminta kepada BI untuk memberikan catatan setiap tiga bulan sekali terkait realisasi anggaran operasionalnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Harry. "BI tetap melapor tiap tiga bulan. Kita mau di 2011 nanti untuk memperketat pengawasan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika