REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertanyakan mengapa dirinya dilarang memberikan pernyataan soal materi draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yakni terkait dengan suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. "Pak Taufiq (Taufiq Kiemas) meminta saya tidak bicara lagi soal materi RUU (Rancangan Undang-Undang) Keistimewaan Yogyakarta," kata Gamawan Fauzi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Gamawan, dirinya menjelaskan materi dari RUU Keistimewaan Yogyakarta agar semua orang tahu mengenai apa dan bagaimana sebenarnya materi soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan pemerintah. Kalau ada aspirasi yang berkembang dari masyarakat Yogyakarta atau elemen masyarakat lainnya, kata dia, pemerintah menghargai aspirasi tersebut.

"Kalau ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dan elemen masyarakat lainnya itu merupakan bagian dari demokrasi, tapi kenapa saya dilarang bicara," kata Gamawan.

Menurut dia, pemerintah memiliki konsep soal suksesi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang disampaikan dalam draf RUU Keistimewaan Yogyakarta.