REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mengatakan, PKS akan berbeda sikap dengan partai koalisi lain yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta, khususnya soal jabatan gubernur dan wakil gubernur.

Menurut Mustafa di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, dari awal Presiden Yudhoyono sendiri menyatakan keberadaan Setgab bukan untuk penyeragaman. "Setgab adalah sarana silahturahmi dan komunikasi politik agar lebih elegan dan efisien dan tidak membawa emosi masyarakat yang berlebihan," kata Mustafa.

PKS, kata Mustafa, melihat jabatan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta dengan penetapan adalah yang terbaik. Sudah terbukti pula dalam sejarah, cara tersebut malah mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PKS berharap pemerintah dan DPR jangan membuat langkah kontraporduktif yang akan mendorong persoalan kompleks.

PKS, katanya, belum bisa mengomentari isu draft RUUK DIY yang sudah diserahkan pemerintah kepada DPR karena ingin mempelajari betul dan tidak mau gegabah. "Yang jelas PKS akan sangat mendengar aspirasi Yogyakarta dan tentu saja menghargai peran Sultan berikut tradisinya. Kita tidak perlu apriori karena selama ini sudah berjalan baik," ucap dia.

Ketimbang menyoal keistimewaan Yogya, ia menyarankan agar pemerintah dan DPR mendorong pembangunan. Apalagi Yogyakarta usai mengalami bencana erupsi Gunung Merapi sehingga membutuhkan stabilitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika