REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kendaraan bermotor pribadi. Pengembangan itu diharapkan dilakukan sebelum pelaksanaan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dimulai pada Maret 2011.

Untuk itu, kata Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/12), pemerintah sekarang mendorong para pengembang swasta untuk membangun infrastruktur BBG serta mempercepat penambahan pembangunan stasiun pengisian BBG.

"Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan sesegera mungkin, terutama di Jawa Barat dan DKI Jakarta," ujar Menko. "Surabaya kan berjalan walaupun pertumbuhannya rendah," imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Hatta, juga sedang menghitung insentif yang bisa diberikan kepada berbagai pihak untuk memperlancar perluasan penggunaan BBG. Insentif itu, menurut dia, misal bisa diberikan dalam keringanan pajak kepada industri otomotif agar mengembangkan mobil yang tidak menggunakan bahan bakar cair.

Pihak swasta, kata Hatta, saat ini enggan masuk dalam industri pengembangan BBG karena marjin keuntungan yang mereka peroleh sangat rendah. "Jaringan infrastruktur bersifat sekunder karena pipa utama kan sudah ada, jadi tinggal ditarik untuk mereka membangun SPBG. Salah satu keluhan yang datang adalah yieldnya terlalu rendah. Jadi perlu dipikirkan agar menarik" ujarnya.

Setelah penerapan pembatasan BBM bersubsidi pada Maret 2011, kata Hatta, maka harga BBG akan dibuat kompetitif sehingga bisa menarik pengguna dan industri. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah, menurut dia, adalah penyamaan harga jual BBG antara yang dilepas oleh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara yang saat ini masih memiliki disparitas cukup tinggi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika