REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq menilai kritik PKS terhadap Sekretariat Gabungan (Setgab) disalahartikan menjadi kritik terhadap koalisi. Menurut Lutfi, PKS pun tidak secara langsung mengkritik Setgab, namun mengkritisi pola manajemen dan komunikasi di Setgab. PKS tidak memiliki masalah internal terkait pemahaman kader atas Setgab ini.
Lutfi menyampaikan hal itu di sela Refleksi Akhir Tahun 2010 yang diselenggarakan PKS di Hotel Sahid Jaya, Ahad (26/12). "Kawan-kawan kita di fraksi mengkritisi manajemen dan pola komunikasi Setgab, dan tidak mengkritisi koalisi, sebab koalisi itu sendiri dia ada kontrak politiknya, dan Setgab itu sendiri, ada gugus tugasnya yang diembankan kepada Setgab," kata Lutfi menegaskan.
Dia mengatakan, PKS tidak memiliki masalah internal. "Jadi, saya rasa terbalik kalau dikatakan bahwa ada masalah di partai, kami tidak punya masalah apa-apa di partai," katanya. Menurut Lutfi, PKS sudah melakukan pergantian kepengurusan sejak Oktober-Desember 2010 di semua provinsi dan kabupaten/kota, hal itu berlangsung tanpa masalah.
"Yang sedang dipermasalahkan adalah pola manajemen di setgab dan bukan pola manajemen di koalisi, sementara orang menanggapi seolah-olah kita mengkritisi koalisi," ujar Lutfi. Dia mengatakan, Setgab seharusnya memiliki agenda yang visioner, bukan reaksioner. PKS keberatan dengan agenda-agenda Setgab yang terkesan selalu mendadak.
"Umpamanya kita menginginkan Setgab itu tertib pertemuan dan aktivitasnya, tidak mendadak-mendadak, sebab kita kan banyak agenda, jadi dirancang sedemikian rupa agar tidak mendadak-mendadak. Kalau ada kasus sehari dua hari sebelumnya kita diundang untuk hadir, kalau kita tidak hadir keputusan jalan terus, kan susah jadinya kalau begitu," ujar Lutfi menegaskan. Artinya, Setgab melakukan pertemuan mendadak, lantas membuat keputusan meski ada parpol koalisi tak hadir.
"Mestinya di-schedule lebih bagus dan itu sudah disampaikan secara langsung," katanya. Lutfi juga mengkritisi bahasan yang diangkat Setgab. Sesuai dengan arahan Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono, Setgab tidak untuk menyeragamkan pandangan partai politik, tapi Setgab itu untuk mengonsolidasikan sikap partai untuk tema-tema yang fundamental dan berskala nasional.
"Jadi kalau tuntutannya disuruh seragam saya kira itu bukan arahan resmi dari pimpinan koalisi yakni Pak SBY. Ini hanya suara-suara dari beberapa mereka tidak hadir, lalu tidak mendengar arahan dari Pak SBY," katanya. Salah satu butir yang diminta dalam kontrak koalisi itu agar mitra koalisi meningkatkan komunikasi dan dialognya agar lebih efektif dalam menyikapi berbagai persoalan nasional dan bangsa.
Bagaimana tanggapan Lutfi tentang desakan agar PKS mundur dari Setgab? "Itu kan tadi saya sebutkan, disalahpahami seolah-olah PKS mengkritisi koalisi, padahal yang dkritisi PKS adalah pola manajemen dan pola komunikasi yang ada di Setgab," kata dia. Lutfi menilai saat ini Setgab masih diperlukan karena merupakan forum komunikasi parpol koalisi.
Mengenai orang-orang yang mendesak PKS mundur dari Setgab, Lutfi mengatakan, "Harusnya jajaran dibawah beliau (SBY) mencermati sikap bijak Pak SBY itu, bukan malah bikin statement yang kontraproduktif dan kontroversial," katanya. Sebaiknya apa yang diarahkan SBY saat pembentukan Setgab itu dipahami oleh orang-orang di seputar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika