REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Meski pengirima tenga kerja Indonesia (TKI) selalu menimbulkan luka, namun hal tersebut tidak menghentikan semangat Pemreintah untuk menyalurkan tenaga kerjanya ke mencari nafkah di luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Wardana, mengatakan peluang Jawa Tengah untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke Singapura masih terbuka luas, mengingat peluang kerja yang cukup besar.
"Selama kuartal kedua tahun 2010, terdapat 45.400 lowongan pekerjaan yang didorong oleh pertumbuhan sektor pariwisata dan keuangan," kata Wardana pada pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah dan 35 kepala daerah se-provinsi ini, di Semarang, Rabu (29/12).
Menurut dia, pada periode tersebut, bahkan tercatat antara peluang kerja yang ada lebih besar jika dibanding jumlah pencari kerja. Ia menuturkan, Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan ketenagakerjaan Singapura yang sangat terbuka bagi tenaga kerja asing untuk mengisi kebutuhan sumber daya terampil di bidang perhotelan dan perawat.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 158 ribu warga negara Indonesia yang tercatat di Singapura, 88 ribu di antaranya bekerja sebagai penata laksana rumah tangga dan 16 ribu sisanya tenaga kerja profesional yang bekerja di berbagai perusahaan. "Bahkan, saat ini tercatat sekitar 13 ribu pelaut Indonesia bekerja di Singapura," katanya.
Ia menjelaskan, berbagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia telah dilakukan, seperti penyediaan penampungan sementara, bantuan klaim asuransi, akreditasi agensi tenaga kerja di Singapura, hingga bantuan hukum. Menurut dia, pemerintah daerah berperan aktif dalam upaya melindungi tenaga kerja Indonesia, dengan terlibat langsung dalam proses rekruitmen serta pembekalan sebelum penempatan.
Sementara itu, Gubernur Bibit Waluyo menyatakan, potensi angkatan kerja di Jawa Tengah untuk dikirim menjadi tenaga kerja Indonesia cukup besar. "Angkatan kerja di Jawa Tengah saat ini mencapai 16 juta orang," katanya.
Hal tersebut, lanjut dia, didukung dengan keterampilan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja. Penyiapan tersebut, kata dia, dilakukan melalui pembentukan provinsi vokasi yang lebih mendorong keberadaan sekolah-sekolah kejuruan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.