REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penghargaan Museum Rekor Indonesia (Muri) yang diraih Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA dipersoalkan. Alasannya, pemecahan rekor hitung cepat (quick count) 0,00 persen yang diraih LSI pada pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Sumbawa, November silam, dinilai tidak pantas disebut quick count.

Pasalnya, penghimpunan data hanya dilakukan di 25 tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, pihak LSI juga tidak menjabarkan metodologi quick count yang digunakan.

Pengamat politik dari Lembaga Survai Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, hitung cepat di 25 TPS tidak pantas disebut quick count namun lebih tepat disebut real count atau Parallel Vote Tabulation (PVT).

“Apalagi jika metodologi quick count juga tidak dijabarkan ke publik. Padahal, sosialisasi tentang metode yang digunakan sudah menjadi syarat yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab intelektual,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (4/1).

Burhanuddin membandingkan lembaganya yang berada di bawah naungan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang tak pernah ‘genit’ untuk mendapat penghargaan atau pemecahan rekor. Lembaga survai politik harus mendahulukan pertanggungjawaban ke publik atas kegiatan ilmiah, akademik dan intelektual yang dilakukannya.

Karena itu, kata Burhanuddin, semua lembaga yang menjadi anggota Persepi yang juga di bawah World Association for Public Opinion Riset wajib menjabarkan metodelogi yang digunakan jika merilis hasil survai dan quick count. “Termasuk sumber dananya,” tegas Burhanuddin.

Karena itu, Burhanuddin mempertanyakan apakah LSI Denny JA yang berada di bawah Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (Aropi) melakukan hal yang sama atau mereka memiliki aturan ketat seperti itu juga. ”Publik berhak mengetahui hal itu, sedangkan Muri sebagai sebuah lembaga yang kredibel juga harus bertanggung jawab atas penghargaan yang telah ia berikan kepada LSI.”

Menurut Burhanuddin, Muri harus mengetahui metode apa yang digunakan LSI Denny hingga diberikan penghargaan. “Jangan sampai ini menjadi masalah di kemudian hari.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika