REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--JAKARTA--Satu lagi menteri membantah kalau pemerintah telah melakukan kebohongan publik terkait dengan kinerja yang dicapai selama ini. "Ada mispersepsi sehingga ada pernyataan bahwa ada kebohongan publik oleh pemerintah. Hal ini tidak benar," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam jumpa pers bersama tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II di Jakarta, Rabu.

Hatta menyebutkan, ada mispersepsi dari hasil rapat kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para bupati-walikota, gubernur pada 10 Januari. Ia menyatakan tidak benar bahwa pemerintah melakukan kebohongan karena yang disampaikan adalah data terukur yang disajikan oleh lembaga kredibel yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

"Semua disampaikan baik 10 keberhasilan maupun 10 hambatan yang dihadapi," katanya. Ia menegaskan, tuduhan mengenai kebohongan itu tidak benar. Bahwa ada yang belum tercapai memang benar, tetapi dirinya tidak setuju jika dinilai ada kebohongan.

Sebelumnya, Menko Polhukam mengaku risau dengan tudingan berbohong, seperti yang tertulis dalam editorial salah satu media cetak nasional. Perbincangan soal tuduhan bohong itu bahkan menempati porsi besar dalam rapat terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden hari ini.

"Kita juga bicarakan kerisauan pemerintah, terkait editorial di salah satu media kita. Disebutkan bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan Pemerintah kepada rakyat," kata Menkopolhukam, Djoko Suyanto  di Kantor Presiden, Rabu (12/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika