REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–-Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad, Rabu (26/1), kembali menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. Namun, ia sama sekali enggan mengomentari materi pemeriksaan tersebut.

Menggunakan baju batik coklat dan peci di kepala, Mochtar datang ke  KPK pukul 10.00  WIB dan selesai pukul 15.00 WIB.  Setelah keluar, ia hanya melambaikan tangan kepada para wartawan yang ingin meminta komentarnya seputar pemeriksaan. Kemudian, ia langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK bernomor polisi B 2040 BQ.

Pertanyaan wartawan seputar pemeriksaan tersebut akhirnya dijawab oleh kuasa hukum Mochtar, Sirra Prayuna. Menurut Sirra, pada pemanggilan kali ini Mochtar diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Bekasi 2009.

“Mochtar diperiksa soal dua hal tersebut,” kata Sirra yang ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/1).

Sirra mengatakan, soal pengeolaan APBD itu bermula dari perencanaan APBD Kota Bekasi yang diusulkan oleh setiap Satuan Perangkat  Kerja Daerah (SKPD). Usulan itu kemudian dibahas oleh panitia anggaran DPRD Kota Bekasi. Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD kemudian diserahkan ke Gubernur Jawa Barat dan Mendagri.‘Di sana Perda itu diteliti ada yang kurang atau tidak,” ujarnya.

Sirra mengatakan, dengan latar belakang seperti itu, pihaknya mempertanyakan soal pemeriksaan kali ini. Karena, bicara soal APBD, seluruh SKPD Kota Bekasi adalah kuasa pengguna anggarannya. “Jadi kenapa hanya Mochtar yang diperiksa,” ujarnya.

Selain ditetapkan sebagai tersangka pada dugaan kasus korupsi APBD, Mochtar  juga diduga terlibat pada kasus dugaan suap penghargaan piala adipura. Mochtar dijerat dengan Pasal 2 atau pasal 3 atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 31/1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika