REPUBLIKA.CO.ID,PALEMBANG - Wakil rakyat di DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) meminta manajemen Sriwijaya FC yang dikelola PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) untuk transparan dalam pengelolaan anggaran yang klub yang berasal dari dana hibah KONI Sumsel yang sebelumnya berasal dari APBD daerah tersebut. Wakil Ketua DPRD Sumsel, Ahmad Djauhari, Rabu (26/1) mengatakan Wajar jika keuangan Sriwijaya FC harus dilakukan audit.
''Karena, manajemen SFC yang mendapatkan bantuan dana hibah itu sudah seharusnya memiliki sistem pelaporan yang transparan. Laporan pertanggungjawaban keuangan dapat diketahui publik,” kata Ahmad. “Manajemen harus terbuka dan transparan menjelaskan alokasi dana kemana saja, gaji pemain berapa dan pengeluaran lainnya berapa.”
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat itu mengingatkan bahwa revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2007 bakal diberlakukan pada 2012 Itu berarti klub-klub profesional tidak lagi dibiayai APBD. Karena itu, manajemen Sriwijaya FC harus melakukan evaluasi dan pengkajian berbagai hal.
“Keberadaan Sriwijaya FC harus dikaji bagaimana manfaatnya bagi masyarakat. Jika memang harus dipertahankan maka memang harus ada upaya keras manajemen agar Sriwijaya FC tetap eksis seperti sekarang, mengingat prestasi yang diraih dan telah mengangkat nama Sumsel,” katanya.
Pada 2011, Sriwijaya FC memperoleh dana hibah dari KONI Sumsel yang bersumber dari APBD sebesar Rp 25 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan kucuran dana hibah melalui KONI Sumsel pada 2010 sebesar Rp 17 miliar.
Sebagai solusi jika tidak ada lagi suntikan dana hibah dari APBD Sumsel, menurut Djauhari, Sriwijaya FC harus menjalin kerjasama atau mencari sponsor-sponsor dengan perusahaan-perusahaan daerah. Sriwijaya sudah harus mengelola klub secara profesional. ”Kita yakin Sriwijaya FC mampu. Karena, mereka sudah memiliki nama dan tinggal meningkatkan profesionalitas manajemen,” ujarnya.