REPUBLIKA.CO.ID,Ahmed Shafiq setelah diangkat sebagai Perdana Menteri baru Mesir ditugaskan membentuk kabinet. Sistem pemerintah di Mesir memposisikan status perdana menteri sebagai kepanjangan tangan dari presiden. Bahkan presiden mempunyai kuasa penuh untuk memberhentikannya. Untuk itu, pengangkatan Shafiq sebagai perdana menteri baru tidak akan mendatangkan perubahan signifikan di negara ini.

Hal inilah yang membuat para pengunjuk rasa kian tidak puas atas rezim Mubarak. Bahkan jumlah pendemo kian bertambah pasca penunjukkan Ahmad Shafiq sebagai Perdana Menteri Mesir. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, jumlah pendemo di Kairo pada hari Senin bertambah menjadi setengah juta.

Senin sore waktu setempat (31/1), anggota-anggota kabinet yang ditunjuk Ahmed Shafiq mengambil sumpah jabatan di depan Presiden Hosni Mubarak. Pelantikan itu langsung disiarkan oleh televisi lokal Mesir.

Dalam susunan kabinet baru terdapat sejumlah menteri baru seperti Gaber Asfour sebagai Menteri Kebudayaan, Samiha Fawzy sebagai Menteri Perdagangan, Samir Redwan sebagai Menteri Keuangan, Mahmoud Wajdi sebagai Menteri Dalam Negeri, Sameh Ahmed Younis sebagai Menteri Energi dan Listrik dan Mamdouh Marei sebagai Menteri Keadilan.

Sementara itu, ada beberapa wajah lama yang tetap dipertahankan dalam kabinet baru seperti Menteri Penerangan, Anas Al-Faki, Menteri Luar Negeri, Ahmed Aboul Gheit, Menteri Pertahanan Mohammed Hussein Tantawi, Menteri Perminyakan Sami Fahmi dan Menteri Parlemen, Mufid Shehab.

Sejumlah pengamat menilai pembentukan kabinet baru sebagai lelucon rezim Mubarak. Apalagi posisi-posisi strategis tetap mempertahankan wajah lama. Ini menunjukkan bahwa Mubarak sendiri tidak mempunyai alternatif untuk melakukan perubahan signifikan. Untuk itu, mundurnya Mubarak adalah jalan keluar yang tepat.

Dilaporkan pula, lobi-lobi Zionis Israel kini tengah bergerak meyakinkan dunia internasional bahwa lengsernya Mubarak dapat berdampak buruk pada konstelasi internasional. Tak dapat diragukan lagi, bila Mubarak lengser, Tel Aviv benar-benar akan kehilangan.

Bahkan Presiden Zionis Israel, Shimon Peres, dalam menyikapi perkembangan terbaru di Mesir mengatakan, "Sistem diktator lebih baik dari pada terbentuknya sistem demokrasi yang berlandaskan Islam."

Ikuti Whatsapp Channel Republika